• Senin, 17 Januari 2022

SOP Penagihan Piutang PBB Pemprov DKI Jakarta Belum Lengkap, Lalu Gimana Nagihnya?

- Sabtu, 18 September 2021 | 18:56 WIB
SOP penagihan piutang PBB-P2 Pemprov DKI Jakarta belum lengkap (Dok.klikanggaran.com/KR)
SOP penagihan piutang PBB-P2 Pemprov DKI Jakarta belum lengkap (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com – Untuk diketahui, setiap tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan SPPT PBB-P2. SPPT ini digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terhutang kepada WP.

Setelah menerima SPPT tersebut, WP harus melakukan pembayaran kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemprof DKI Jakarta sebelum jatuh tempo berakhir. Apabila setelah tanggal jatuh tempo belum dilunasi, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui UP3D dan Suku Badan akan melakukan upaya penagihan baik pasif dan aktif.

Selain melakukan upaya penagihan pasif maupun aktif, Pemprov DKI Jakarta melalui Bapenda juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran/ kepatuhan wajib pajak. Tujuannya agar WP melakukan pembayaran tepat waktu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya penerimaan atau tercapainya target penerimaan PBB-P2 juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Baca Juga: Majelis Hakim Dinas Luar Kota, Sidang Gugatan Limbah TTM Chevron Ditunda

Namun sayangnya, dari hasil pemeriksaan atas kegiatan penagihan dan upaya peningkatan kepatuhan WP Pemprov DKI Jakarta diketahui, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat mengganggu capaian keberhasilan dalam pengelolaan piutang PBB-P2.

Ditemukan bahwa regulasi yang mengatur kegiatan penagihan PBB-P2 belum sepenuhnya lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas regulasi yang telah dibuat oleh Bapenda, masih menunjukkan permasalahan yang perlu diperbaiki dan menjadi perhatian. Berikut uraiannya:

a. Ketentuan yang mengatur kegiatan penagihan piutang PBB-P2 berdasarkan Pergub Nomor 199 Tahun 2015 belum sepenuhnya tersedia

b. Ketentuan yang mengatur tata cara penagihan piutang PBB-P2 sesuai dengan tupoksi dalam Pergub Nomor 154 Tahun 2019 belum sepenuhnya tersedia

Baca Juga: Banjir Itu, Karena Penanganan Banjir di Pemprov DKI Jakarta Belum Mengacu pada Perencanaan yang Jelas?

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Virus Varian Omicron Melonjak, Apa Kata Luhut?

Senin, 17 Januari 2022 | 14:34 WIB

Gempa Bumi Banten Kembali Mengguncang Pagi Ini

Senin, 17 Januari 2022 | 08:13 WIB

Gelombang Tsunami dari Tonga Tiba di California

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:52 WIB
X