Moderat atau Islamophobia: Kebijakan Terkait Islam yang Mengundang Tanda Tanya Publik

photo author
- Kamis, 15 Agustus 2024 | 14:59 WIB
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP (Dok.bpip.go.id)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP (Dok.bpip.go.id)

KLIKANGGARAN -- Belakangan ini ada pendekatan yang keliru ketika berbicara tema-tema kebangsaan di negeri ini. Sejak pemerintah ini berkuasa, berbagai kebijakan mengundang tanda tanya masyarakat.

Dimulai dari hal paling sederhana, salam lintas agama yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sejak presiden pertama, salam diucapkan secara nasional atau Islam.

Bisanya digabung antara "Assalamualaikum wr wb dan Salam Sejahtera". Kedua salam itu dianggap sudah mewakili antara sisi agama mayoritas dan sisi nasionalnya.

Tidak memaksakan diri menyebutkan semua salam berbagai agama yang didalamnya menyebutkan simbol ketuhanan masing-masing. Dan tidak ada yang ribut saat itu.

Tidak juga membuat risih masyarakat untuk menghapalkan ucapan salam berbagai agama sambil merasa terganggu akidahnya.

Baca Juga: Kepala Sekretariat Presiden: Paskibraka Silakan Pakai Jilbab Saat Tugas Upacara HUT RI di IKN

Ini nyata adanya, maka tidak heran banyak protes atas hal itu. Entah kenapa rejim saat ini seperti memaksakan hal itu dimana-mana.

Ada dua tema besar yang saat ini diusung secara besar-besaran; Revitalisasi Pancasila dan Moderasi Beragama.

Yang pertama dilakukan dengan membentuk BPIP, sedangkan yang kedua menjadi tema besar Kementrian Agama. Begitu masifnya kampanye kedua tema ini, entah berapa banyak alokasi anggaran digelontorkan untuknya.

Namun banyak pihak justru merasakan dibalik kampanye itu ada upaya mendangkalkan ekspresi keislaman (catat: khusus Islam) seakan menjadi moderat harus mengikuti standar tertentu, diantaranya salam pluralis tadi.

Ekspresi kebangsaan bagi mereka berarti sesedikit mungkin menunjukkan ekspresi keagamaan (Islam). Dirasakan ada semacam alergi bahkan Islamofobia dibaliknya.

Semakin jauh Islam diperhadapkan dengan nasionalisme. Semakin Islami ekpsresinya berarti semakin tidak moderat dan nasionalis, sebaliknya menjadi moderat dan nasionalis harus seminimal mungkin ekspresi keislamannya. Demikian kurang lebih cara pandang para pejabat yang terhormat itu.

Baca Juga: Rayakan Hari Jadi ke-3, Pelindo Kembali Menggelar Program Pelindo Mengajar

Isu pelarangan jilbab bagi Paskibraka saat ini adalah turunan masalah dari masalah besar dibaliknya, tidak ada yang aneh karena pemangku kepentingan disana berideologi semacam itu.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Insan Purnama

Sumber: opini

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Nilai-Nilai HAM: Antara Janji Moral dan Kenyataan Sosial

Selasa, 16 Desember 2025 | 09:38 WIB

Dugaan Perjudian di Gacha Game dan Loot Box di Indonesia

Minggu, 14 Desember 2025 | 14:51 WIB

PKB Blunder, M Nuh dan Nusron Berkibar

Jumat, 12 Desember 2025 | 19:39 WIB

Konflik di PBNU dan Hilangnya Ruh Khittah Ulama

Senin, 8 Desember 2025 | 16:19 WIB

OPINI: Ketika Rehabilitasi Menyalip Pengadilan

Kamis, 4 Desember 2025 | 12:25 WIB
X