KLIKANGGARAN-- Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independen (KMAKI) menyoroti kisruh Holding PT Pupuk Indonesia yang tak pernah usai dan terkesan mengungkap dugaan adanya ketidakberesan dalam manajemen PT Pupuk Indonesia.
"Sampai saat ini belum jelas proses hukum di Kejaksaan RI terkait dugaan korupsi ekspor pupuk di bawah harga ambang batas bawah atau COGS atau HPP", ujar Koordinator K-MAKI, Bony Bolitong.
Hal yang sama diungkapkan, Deputy K MAKI, Ir Feri Kurniawan. Dia menambahkan khawatir ekspor pupuk di bawah harga COGS dan merugikan Holding Pupuk Indonesia bukan hanya terjadi di PT Pusri tapi juga pada anak-anak perusahaan holding seperti di Pupuk Iskandar Muda, Kaltim dll.
"Sehingga kalau diakumulasikan mencapai triliunan rupiah", kata Deputy K-MAKI, Ir Feri Kurniawan dalam keterangannya diterima klikanggaran.com, Kamis, 25 November 2021.
Baca Juga: Kata KPK, jika Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Inspektorat Mesti Bertanggung Jawab
Lanjut Fery, hal ini mungkin sudah terjadi beberapa tahun dan mungkin saja berdampak pada harga pupuk subsidi yang naik lebih dari 100%. Perkara dugaan korupsi di Bank Sumsel Babel mungkin juga dampak dugaan ketidakberesan manajemen anak usaha Holding Pupuk Indonesia.
"Direktur Keuangan BUMN PT Pupuk Indonesia Listiarini Dewajanti dikabarkan mengundurkan diri. Alasannya karena ingin berkiprah di masyarakat. Namun alasan ini terkesan klise yang diduga untuk menutupi ketidakberesan manajemen Holding Pupuk Indonesia," Fery menilai.
Dugaan korupsi pada Bank Sumsel Babel terkait PT Rekind yang diduga ingkar janji dengan sub kontraktor PT Gatramas Internusa (PT GI) dan akibatnya Komisaris PT Gatramas Internusa Agustinus Judianto terhukum 8 tahun dan denda 13,4 miliar pada putusan kasasi.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di BUMD Kota Palembang Tengah Disorot KPK?
"Apakah karena ingin terlibat dalam kerugian sekitar Rp1,7 triliun yang diduga terjadi di PT Rekayasa Industri/Rekind anak usaha PT Pupuk Indonesia Dirkeu Holding undur diri", tanya Feri.
Beredar isu tak sedap kerugian ini akibat bisnis Holding PT Pupuk Indonesia dengan kakak Menteri BUMN yakni Garibaldi Thohir pada proyek pembangunan pabrik amonia di Banggai, tetapi isu ini menurut Feri perlu pembuktian.
"Namun yang pasti dalam setahun direktur keuangan berganti nyaris tiga kali. November 2020, Eko Taufik Wibowo menggantikan Indarto Pamoengkas. Delapan bulan kemudian (Juli 2021), Eko digantikan Listiarini Dewajanti.
Baca Juga: Kasus Pengeroyokan di Depan Hotel Resinda, Karawang: 1 Meninggal dan 7 Diamankan Polisi
Menurut Feri, urusan pupuk adalah urusan sensitif yang menyangkut subsidi langsung pemerintah Rp25 triliun per tahun. Anehnya terjadi kenaikan harga pupuk subsidi yang diduga karena core bisnis damping harga ekspor pupuk.