Diduga Ada Permainan Proyek di Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Ini Beberapa Catatan CBA

- Minggu, 5 Desember 2021 | 15:57 WIB
Ilustrasi dugaan permainan proyek di Kemendesa PDT dan Transmigrasi (Dok.pexels.com/Pixabay)
Ilustrasi dugaan permainan proyek di Kemendesa PDT dan Transmigrasi (Dok.pexels.com/Pixabay)

KLIKANGGARAN - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendesa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Kemendesa PDT dan Transmigrasi juga membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kemendesa PDT dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Abdul Halim Iskandar.

Terkait proyek-proyek yang dikelola oleh Kemendesa PDT dan Transmigrasi di bawah pimpinan Abdul Halim Iskandar, Center for Budget Analysis (CBA) menemakan beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah proyek Cleaning Service, yang diduga dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Baca Juga: Cerbung: Samudra di Lautan Malas

Kemudian sewa kendaraan dinas juga diduga dimainkan. Bahkan menurut CBA, jabatan eselon saja diduga menjadi ajang proyek di kementerian ini.

Temuan terbaru oleh CBA adalah anggaran untuk fotocopy yang diduga juga dimainkan. Berikut penjelasan Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, pada klikanggaran.com di Jakarta, Minggu, 5 November 2021:

proyek sewa mesin fotocopy digital tahun 2019 awalnya dilaksanakan oleh Ditjen Pembangunan Desa Tertinggal. Harga sewa yang disepakati pada saat itu adalah sebesar Rp560.450.000. Diketahui, CV Putra Jasindo bersaudara sebagai pemenangnya.

Anehnya menurut Jajang, tender ini dibatalkan. Kemudian dilakukan tender ulang di bawah satuan kerja (Satker) yang berbeda, yakni Sekjend Kemendes PDT dan Transmigrasi.

Baca Juga: Gunung Semeru Meletus, Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Menurut catatan Jajang, dalam tender ulang Pagu Anggaran dan HPS yang sebelumnya efisien senilai Rp700 atau 600 juta. Tiba-tiba melambung pagu anggarannya menjadi Rp 1,2 miliar. Sementara HPS menjadi Rp 900 juta.

“Padahal dalam tender ulang ini, yang memenangkan proyek masih perusahaan yang sama, yaitu CV Putra Jasindo bersaudara,” ujar Jajang.

“Setelah berganti Satker, Pokja, dan sebagainya, nilai proyek yang disepakati malah semakin mahal Rp877.500.000,” lanjutnya.

Jajang juga mengatakan, dugaan permainan proyek fotocopy Sekjend Kemendes ini masih berlanjut di tahun 2021. Bahkan semakin menjadi-jadi.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X