KPK Getol Ciduk Pejabat di Daerah, Tapi Melempem Sama Kemendes, Kata CBA, Lho

- Senin, 6 September 2021 | 16:46 WIB
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK  (Instagram/official.KPK)
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK (Instagram/official.KPK)


Jakarta, Klikanggaran.com - Center for Budget Analysis (CBA), mengatakan bahwa dalam sebulan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup getol menciduk pejabat di Daerah, seperti operasi tangkap tangan (ott) kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, serta kasus korupsi Bupati Banjarnegara, namun hal itu pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai upaya kecil, dan melempem pada target besar.

"Publik bisa menilai KPK sedang menunjukan taringnya, sayangnya yang disisir sejauh ini hanya target kecil seperti ASN setingkat Camat dan paling banter sekelas Bupati," ujar Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, melalui keterangannya seperti diterima, Senin (6-9).

Menurut Jajang, kasus-kasus di daerah lebih efektif fokus ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) di tingkat Kota/Kabupaten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk di tingkat Provinsi. "Adapun sekelas KPK, lebih baik fokus menangani kasus-kasus besar yang ada di pusat," imbuhnya.

Baca Juga: Begal Ponsel Dibekuk Polresta Banyumas. Pelaku Ancam Korban dengan Todongkan Sabit.

Sebagai contoh, kata Jajang, daripada KPK sibuk mengurusi kasus jual beli jabatan untuk Kepala Desa, akan lebih gagah jika KPK menyelesaikan kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa (Kemendes).

"Dugaan kasus jual beli jabatan yang ada di Pusat (Kemendes) mulai dari Dirjen yang diduga dibandrol sampai Rp3 miliar, sampai jabatan direktur yang dibandrol sampai Rp1 miliar, sangat merusak reformasi birokrasi yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan susah payah," jelasnya.

Selain dugaan praktik jual beli jabatan, kata Jajang, CBA juga mencatat banyak dugaan praktik korupsi di tubuh Kemendes.

"Sedikitnya terdapat 31 Proyek bermasalah senilai Rp54,5 miliar. Puluhan proyek ini mulai dari proyek Cleaning Service yang diadakan setiap tahun sampai proyek infrastruktur. Adapun modusnya berupa 'mark up' anggaran, beberapa perusahaan yang jadi favorit, pekerjaan tidak sesuai RAB, yang kesemuanya berdampak terhadap kerugian negara," ungkapnya.

Baca Juga: Putra Muammar Khadafi, Saadi, Dibebaskan setelah 7 Tahun di Penjara Libya

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X