Diduga, Proyek Kemendes PDTT Sarat Kongkalingkong

- Jumat, 23 Oktober 2020 | 20:57 WIB
images (18)
images (18)


Jakarta,Klikanggaran.com - Ditengah-tengah pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa (Kemendes) PDTT. Proyek yang dimaksud terkait sewa kendaraan roda empat (R4) untuk operasional kantor pada Sekjen Kemendes PDTT tahun anggaran 2020. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp2,1 miliar.


Kordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, menuturkan bahwa Sekjen Kemendes PDTT selaku Satuan Kerja awalnya menganggarkan untuk sewa kendaraan roda empat operasional kantor sebesar Rp2,2 miliar.


Ia juga menjelaskan, proyek ini dilakukan melalui tender sistem gugur dengan harga terendah. Proses tender dilaksanakan 12 tahapan mulai dari pengumuman pascakualifikasi pada 12 Desember 2019 sampai penandatanganan kontrak pada 07 Januari 2020.


"Hasil tender ini, pihak Kemendes memenangkan PT Putra Tunas Harapan (PT PTH) yang beralamat di Jalan Letjend Karjono RT 002, RW 006, Parakacanggah Banjarnegara. Nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp2.124.000.120," ujar Jajang pada Klikanggaran.com, Jumat (23-10).

Dikatakan Jajang, CBA menduga proyek ini diwarnai "kongkalikong" antar oknum Kemendes dengan pihak swasta. Hal ini terlihat dari beberapa modus.


"Pertama, pihak yang dimenangkan oleh Kemendes PDTT yakni PT PTH sebenarnya bukan peserta lelang dengan tawaran terendah, karena berada diposisi 4, padahal ada tiga perusahaan yang mengajukan nilai kontrak yang lebih efisien alias murah seperti yang diajukan PT Trans Pasific Global senilai Rp1.967.565.600, namun digugurkan oleh pihak Kemendes PDTT," tutur Jajang.

"Selanjutnya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tender awal yakni mencari tawaran se-efisien mungkin agar bisa
menghemat anggararan ditengah-tengah APBN yang sedang seret. Sangat miris oknum Kemendes ini seperti tidak peduli dengan kesulitan negara dan warga yang lagi kena pandemik Covid-19 dengan dugaan permainan proyek," sambungnya.


Berdasarkan temuan tersebut, kata Jajang, CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas proyek sewa kendaraan roda empat untuk operasional kantor Sekjend Kemendes PDTT.


"Periksa pihak-pihak terkait seperti Pokja ULP serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selain itu Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, perlu dipanggil untuk dimintai keterangan," tandasnya.


Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X