Aktivis Antikorupsi Soroti Dugaan Carut Marut Keuangan di PT Linggau Bisa

KLIKANGGARAN - Aktivis antikorupsi Sumsel, Ir Feri Kurniawan, menyoroti dugaan carut marut keuangan di PT Linggau Bisa. Menurutnya, carut marut itu mengindikasikan adanya alur kas keluar yang patut diduga tidak dapat diyakini kebenarannya.

"Pajak, biaya operasional, investasi dan RKAP di PT Linggau Bisa adalah alat bukti adanya indikasi korupsi. Ini bagi para aparat penegak hukum untuk bisa menindaklanjuti secara hukum," kata Aktivis antikorupsi Sumsel, Ir Feri Kurniawan seperti pernyataannya diterima oleh Klikanggaran.com, Minggu, 14 November 2021.

PT Linggau Bisa selaku Badan Usaha Milik Daerah mempunyai visi dan misi mencari keuntungan (bisnis Oriented) dalam kerangka menambah income daerah.

Feri berandai, seandainya pengurus perusahaan PT Linggau Bisa dipilih dan diangkat dari kaum profesional, maka pastinya akan menjadi mesin uang bagi pemerintah daerah dan menjadi perusahaan kebanggaan masyarakat setempat.

Baca Juga: Kilang Pertamina RU IV Cilacap Terbakar, CERI Duga Bukan Petir Penyebab Utamanya

"Sahabat saya China kebon diberi bapaknya mobil Hi Ace butut sekarang sudah menjadi pengusaha besar angkutan karena orientasi bisnisnya berjalan," sindir Feri Kurniawan sambil tertawa.

"Beda dengan pengurus perusahaan daerah yang dimodali uang besar Pemerintah dan selalu mendapat tambahan modal namun selalu merugi," kata Feri Kurniawan.

Lanjut Feri, Feasibility Study saat membuat Perusda ibarat cerita komik dimana semuanya mudah dan menghasilan untung besar. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tidak disusun oleh profesional sehingga tidak tergambar dengan jelas oriented bisnis usaha dan lebih fokus kepada biaya operasional.

"Membongkar kerugian negara BUMD ibarat membalik telapak tangan karena modusnya jelas dan mudah dibaca. Rekayasa itu tergambar dari biaya operasional yang besar dengan core bisnis Gurem," jelas Feri Kurniawan.

Baca Juga: Dua Kali Si Jago Merah Amuk Tangki Kilang Pertamina RU IV Cilacap, Ini Tanggapan Ahok

Pajak tangguhan, SPT Masa, investasi, penggelembungan nilai asset dan pengeluaran kas direkayasa untuk dasar tambahan modal pemerintah.

"Namun rekayasa itu mudah sekali dibaca apalagi bila Perusahaan Daerah laporan keuangannya non audited," papar Feri Kurniawan.

Lebih jauh Feri menuturkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa ditengarai BUMD tempat berkumpulnya partisan Kepala Daerah dan tempat penitipan pengangguran.

"Dampaknya jelas terlihat dari biaya operasional tinggi BUMD namun aspek bisnisnya kecil," katanya.