• Senin, 4 Juli 2022

KPK Ingatkan, Pencegahan Korupsi Sangat Tergantung Pada Pengawasan Yang Memadai

- Selasa, 30 November 2021 | 21:28 WIB
Webiner Pencegahan Korupsi  (Dok.KPK/@Ipi Maryati)
Webiner Pencegahan Korupsi (Dok.KPK/@Ipi Maryati)


KLIKANGGARAN-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pencegahan korupsi sangat bergantung pada pengawasan yang memadai.

Hal tersebut disampaikan KPK pada gelaran webinar series yang bertema “Probity Audit Sebagai Upaya Efektif Pencegahan Korupsi” Selasa, 30 November 2021 sebagai satu rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

“Berdasarkan program MCP yang diinisiasi KPK, upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada pengawasan di pemerintah daerah, bukan hanya pemeriksaan kepatuhan tetapi juga termasuk identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan tata kelola agar berjalan efektif,” ujar Plh. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Aida Ratna Zulaiha di hadapan sekitar 1.500 peserta webinar yang terdiri dari APIP Pemerintah Pusat dan Daerah, Biro Hukum K/L/D dan ASN terkait.

Lanjut AIDA, di Tahun 2020, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Antikorupsi berkolaborasi dengan Direktorat Koordinasi Supervisi KPK telah melakukan Diklat Probity Audit ke seluruh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota dengan jumlah peserta sekitar 876 orang.

Baca Juga: Sidang Perkara Hak Perwalian dari Gala Sky, Bagaimana Hasilnya?

Mengacu pada capaian MCP tahun 2021 terkait indikator APIP khususnya Probity Audit, sayangnya, masih di kisaran 25,58 persen. Berkaca dari data tersebut, kata Aida, masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan skor. Hal ini, sambungnya, mengingat APIP memegang peran strategis sebagai sistem pengendalian intern pemerintah.

“APIP menjalankan assurance activity, consulting activity, dan anti-corruption activity,” tegas Aida.

KPK menyelenggarakan webinar ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas APIP dalam melakukan probity audit sesuai kriteria dan prosedur sesuai Perpres No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dan Peraturan BPKP No.3 tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas PBJ pemerintah. Selain itu, data KPK menunjukkan modus operandi korupsi yang kerap terjadi dua di antaranya, yaitu penyuapan dan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: M Arya Habib Riziq Meninggal setelah Motor Beat yang Ditungganginya Tabrakan Adu Banteng dengan Truk

Koordinator Pengawas Bidang Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP Pusat Robudi Musa Sitinjak hadir sebagai narasumber menjelaskan tentang audit dan probity audit termasuk persamaan dan perbedaan keduanya.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X