(KLIKANGGARAN) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya meminta waktu satu tahun penuh kepada Presiden Prabowo Subianto guna merombak total kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah itu ia ambil setelah reputasi Bea Cukai dianggap jatuh di mata masyarakat, media, serta pimpinan negara.
Permintaan tersebut disampaikan setelah maraknya kasus-kasus yang menyeret pegawai Bea Cukai beberapa tahun terakhir.
“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” kata Purbaya usai mengikuti Raker Komisi XI DPR RI di Senayan, Kamis, 27 November 2025.
Purbaya menyebut bahwa reformasi tidak boleh dicampuri pihak mana pun selama periode perbaikan berlangsung. Ia meminta waktu 12 bulan dari Presiden untuk menjalankan rencana pembenahan secara penuh.
“Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” tegasnya.
Ancaman: Bea Cukai Bisa Dibekukan dan Diganti SGS
Dalam keterangannya, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah siap mengambil langkah ekstrem jika pembenahan tidak berjalan sesuai target. DJBC bahkan bisa kembali digantikan oleh pihak ketiga—seperti perusahaan audit internasional Société Générale de Surveillance (SGS).
Baca Juga: Jelang Temu Alumni Akbar, Politeknik STIA LAN Makassar Temui Alumni asal Luwu Utara
“Kalau kita, bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS,” ujarnya.
Ia menyinggung bahwa opsi tersebut pernah diterapkan pada masa lampau. Dampaknya, pegawai Bea Cukai kini memahami betul beratnya ancaman bila reformasi gagal.
“Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” lanjut Purbaya.
Artikel Terkait
19 Ribu Balpres Ilegal Terbongkar: Menkeu Purbaya Stop Pembakaran, Pilih Cacah Ulang Demi Hemat Rp12 Juta per Kontainer
BAM DPR Soroti Data Impor: Thrifting Hanya 0,5 Persen, Pedagang Minta Menkeu Purbaya Tak Terapkan Larangan Total
Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Ini Kata Menkeu Purbaya: Masih Dikaji, Pemerintah Nilai Produktivitas dan Beban Fiskal 2026
Menkeu Purbaya Ungkap Syarat Indonesia Tumbuh 8 Persen, Singgung Sumitronomics hingga Dampak Ekonomi pada Lonjakan Demonstrasi 2025