IKA PMII Tawarkan Diri Jadi Penengah Polemik di PBNU, Usulkan Muktamar Bersama

KLIKANGGARAN– Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) menyatakan kesiapan untuk mengambil peran strategis dalam meredam ketegangan internal yang sedang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi alumni tersebut menilai bahwa situasi yang berkembang belakangan ini membutuhkan pihak ketiga yang mampu mempertemukan dua kubu yang berseberangan.

Menurut IKA PMII, langkah mediasi diperlukan untuk mengembalikan stabilitas organisasi serta memastikan penyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggi NU nantinya berjalan sesuai aturan. Mereka juga membuka ruang untuk membantu PBNU mempersiapkan Muktamar Bersama jika opsi itu disepakati seluruh pihak.

Akar Perselisihan Kepemimpinan

Ketegangan di PBNU mencuat setelah Rais Aam KH Miftachul Akhyar memberikan rekomendasi agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melepaskan jabatannya. Situasi memanas ketika Rapat Harian Syuriyah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan masa jabatan Gus Yahya berakhir per 26 November 2025.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Rapat Pleno PBNU menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum untuk mengisi kekosongan sampai pelaksanaan Muktamar 2026. Keputusan ini ditolak oleh Gus Yahya yang menilai pencopotan dirinya hanya dapat dilakukan oleh Muktamar, forum yang mengesahkannya pada tahun 2021.

Selain soal legalitas pergantian pimpinan, polemik ini ikut menyeret isu pengelolaan organisasi, termasuk tata kelola keuangan hingga kontroversi seputar konsesi tambang. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya dua klaim kepemimpinan yang berbeda dan memicu kegelisahan di kalangan warga NU.

Usulan Muktamar Bersama sebagai Jalan Damai

Merespons situasi yang semakin kompleks, PB IKA PMII menilai bahwa Muktamar Bersama merupakan opsi paling tepat untuk mengakhiri perbedaan pandangan di antara kubu-kubu yang berkonflik. Forum tersebut diharapkan mampu menjadi ruang evaluasi, konsolidasi, serta penetapan arah kepemimpinan baru secara legitimate.

Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa NU harus kembali ditempatkan sebagai organisasi besar yang mengayomi umat, bukan arena pertarungan elit.

“NU itu milik jamaah, bukan milik sekelompok orang. Karena itu, kami merasa terpanggil untuk membantu mempertemukan semua pihak. Muktamar adalah mekanisme tertinggi yang paling elegan untuk menyudahi polemik ini. Kami siap mendampingi PBNU jika Muktamar Bersama menjadi pilihan,” tegasnya.

Fathan juga mengimbau seluruh pihak agar menahan diri demi menjaga nama baik NU dan mengembalikannya pada cita-cita para pendirinya.

IKA PMII berharap inisiatif ini dapat diterima secara luas sehingga proses rekonsiliasi dapat dimulai, dan NU bisa kembali fokus pada agenda-agenda pelayanan umat serta kontribusi sosial nasional.