Pernyataan Prematur Kejaksaan Agung dalam Pengembangan Kasus Korupsi Pertamina

KUHP Pasal 221 dan 231 mengancam pidana bagi pihak yang menghilangkan bukti atau melindungi pelaku kejahatan.

Sementara UU Tipikor Pasal 21 menjatuhkan sanksi 12 tahun penjara bagi yang menghambat penyidikan korupsi.

Dengan “membebaskan” Erick dan Boy Thohir prematur, Kejagung berpotensi mempersempit ruang untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.

Padahal, kasus sebesar Rp1 kuadriliun mustahil hanya melibatkan sembilan orang tanpa jaringan yang terstruktur.

Keempat, pernyataan ini menimbulkan kecurigaan konflik kepentingan. Kejagung sebagai penegak hukum seharusnya netral, tetapi langkah tersebut justru mengarah pada kesan keberpihakan.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10) melarang pejabat menyalahgunakan wewenang atau bertindak tidak transparan.

Jika Kejagung ingin menjaga marwah institusi, sikap netral dan patuh pada prosedur hukum adalah harga mati.

Oleh karena itu, Kejagung harus segera mengoreksi langkah ini. Investigasi harus dibuka seluas-luasnya, termasuk memeriksa kembali pihak yang “dibersihkan” jika ditemukan bukti baru.

Proses hukum wajib berjalan tanpa intervensi, transparan, dan mengutamakan keadilan substantif.

Pernyataan prematur hanya merusak kepercayaan publik dan mengaburkan komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Jangan biarkan kasus besar ini menjadi sekadar teater hukum yang mengorbankan prinsip keadilan!

Salam Adil dan Bermartabat!

Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Yus Dharman, SH., MM., M.Kn, Advokat/Ketua Dewas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)

DISCLAIMER: Isi artikel ini tidak mencerminkan kebijakan dan pandangan redaksi Klikanggaran.dom dan merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.