• Selasa, 28 Juni 2022

Lemah Pengawasan, Dugaan Ada Budaya Praktik Pemberian Komitmen Fee di Dinas PUTR Kabupaten PALI

- Jumat, 10 Juni 2022 | 08:33 WIB
Ilustrasi: pekerjaan konstruksi sebuah proyek (dok.istimewa)
Ilustrasi: pekerjaan konstruksi sebuah proyek (dok.istimewa)

 

KLIKANGGARAN-- Keuangan negara Berpotensi mengalami kebocoran besar di Dinas PUTR Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Tak tanggung-tanggung, rentan periode 2018-2020 saja potensi kebocoran anggaran di Dinas PUTR Kabupaten PALI mencapai Rp34,1 Miliar lebih.

Adapun rincian jumlah uang yang mengalami kebocoran pada Dinas PUTR Kabupaten PALI, yakni tahun 2018 sebesar 23,6 miliar dan Tahun 2019 sebesar Rp2,2 miliar. Serta pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp8,3 miliar.

Besarnya potensi kebocoran anggaran di Dinas PUTR Kabupaten PALI terus berkesinambungan dan selalu terjadi dalam setiap tahun anggaran berjalan, serta banyak paket-paket pekerjaan yang bermasalah.

Permasalahan tersebut terjadi seperti diungkap oleh auditor negara, disinyalir lantaran pihak Dinas PUTR Kabupaten PALI kurang profesional dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya. Serta, PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan tidak berkerja optimal dan lalai atas tanggungjawab tupoksinya masing-masing.

Dugaan kurangnya pengawasan dari Dinas PUTR Kabupaten PALI disinyalir adanya praktik komitmen fee yang selama ini membudaya di lingkup Dinas PUTR PALI, mulai dari fee proyek, dan uang pemberkasan seperti yang telah diungkap KPK pada sejumlah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, seperti Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Praktik komitmen fee tersebut disinyalir penyebab lemahnya pengawasan serta mudah diterimanya pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan atau pekerjaan kontraktor oleh pihak dinas saat dilakukan penyerahan pekerjaan (PHO).

Dugaan Praktik pemberian komitmen fee proyek di lingkup Dinas PUTR Kabupaten PALI tersebut merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak terlihat dari kasat mata telanjang, namun dindikasikan kuat terjadi lantaran merujuk pada kasus Normalisasi Sungai Abab. Dimana pada kasus tersebut, dua pejabat di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten PALI dan pihak rekanan ditetapkan sebagai tersangka yang kini sudah divonis bersalah oleh PN Tipikor Palembang. Dimana, dalam kasus tersebut terungkap adanya kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar lebih.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X