KLIKANGGARAN-- Sebanyak 416 paket proyek di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mendapat perhatian dari Center for Budget Analysis (CBA).
Adapun paket 416 proyek yang disorot CBA tersebut, yakni proyek pengadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.
Menurut CBA, paket-paket proyek tersebut seluruhnya dilakukan melalui metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung, tanpa melalui metode lelang elektronik atau e-purchasing.
"Yang lebih mengkhawatirkan lagi terdapat 39 proyek Sekretariat DPRD Kabupaten Bogore dengan nilai lebih dari Rp 200 juta yang dijalankan dengan metode pengadaan langsung," kata Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman dalam keterangannya diterima Klikanggaran.com, Rabu, 27 April 2022.
Hal tersebut, kata Jajang sangat rawan penyelewengan, karena sesuai aturan nilai proyek pengadaan langsung tidak boleh melebihi Rp200 juta.
"Berdasarkan Perpres No.12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 1 ayat 41, Pengadaan langsung Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihann untukmendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000," paparnya.
Salah satu contoh proyek dengan nilai di atas Rp200 juta yang dilakukan melalui pengadaan langsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor adalah belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah padahal pagunya Rp544.793.700.
"Ada juga pengadaan jasa iklan/reklame, film dan pemotretan dengan pagu Rp2.630.000.000, meskipun nilainya jauh di atas Rp 200 juta lagi-lagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menggunakan metode pengadaan langsung," ulasnya.
Sesuai aturan, selain metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung pemerintah dapat melakukan tender melalui lelang elektronik atau e-purchasing. Metode ini lebih aman dilakukan dibandingkan karena pejabat tidak bisa seenaknya mengatur pelaksana proyek dan dapat diperoleh harga yang efisien.
Artikel Terkait
Diduga Ada Permainan Proyek di Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Ini Beberapa Catatan CBA
Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi, CBA: Kapan KPK Periksa Lagi Kasus Cak Imin?
Antara Uang Buruh dan BPJS Ketenagakerjaan, CBA: Ini Fakta di Lapangan
CBA Minta KPK Usut Tuntas Sejumlah Perusahaan Rekanan Yang Menjadi Favorit di Muba, Apa Alasannya?
CBA Nilai KPK Masih Berhutang ke Publik Terkait Uang Ketuk Palu DPRD Muara Enim 2019
Publik Bergejolak, CBA Ingatkan KPK Tuntaskan Agenda Pemberantasan Korupsi di Sumatera Selatan
CBA Cium Aroma Proyek Kendaraan Dinas Ditjen Pendis Kemenag Rp4,3 M Diduga Asal-Asalan
Temukan Kejanggalan pada Proyek Kendaraan Dinas Dirjen Pendis Rp 4,3 M, CBA Duga Akal-Akalan
CBA Mencatat, Sejumlah Proyek Ditjen Pendis Kemenag Langgar Aturan, Begini Penjelasannya!