• Selasa, 16 Agustus 2022

Sengkarut Bangub Sumsel Senilai Rp260 Miliar, Simak!

- Jumat, 12 November 2021 | 19:05 WIB
KMAK: IBoni Belitong [kiri] dan Feri Kurniawan [kanan] (Dok.MAKISumsel)
KMAK: IBoni Belitong [kiri] dan Feri Kurniawan [kanan] (Dok.MAKISumsel)

KLIKANGGARAN - Komunitas Masayarakat Anti Korupsi Independent (K MAKI), mempertanyakan dasar hukum penggelontoran dana Bangub Semsel (Bantuan Gubernur Sumatera Selatan) senilai Rp260 miliar pada tahun 2020 lalu.

Koordinator K MAKI, Bony Belitong, menuturkan, Ketua DPRD Sumsel pernah menyatakan bahwa dana hibah daerah sudah maksimal, sehingga Bangub Sumsel tidak mempunyai dasar hukum.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengalokasikan Rp170 miliar untuk penimbunan sekaligus pemagaran lahan seluas 46 hektar (ha) lahan rencana kantor Gubernur. Dewan menilai dalam kegiatan ini, Pemprov juga harus menyertakan masterplan DAD, amdal dan kajian RTRW. DPRD Sumsel menilai itu kawasan resapan, rawa, dan di kota Palembang," ujar Boni Belitong mengulas Bangub Sumsel, melalui keterangannya, Jumat (12/11).

Baca Juga: Grup WhatsApp Palembang Bersedekah Rutin Bagikan Nasi Setiap Hari Jumat, Ingin Gabung? Silakan Klik Tautan

Dikatakan Boni, kawasan rencana kantor Gubernur masuk dalam peruntukkan industri, bukan perkantoran menurut DPRD Sumsel.

"Hal kedua yang menjadi catatan DPRD Sumsel adalah adanya 25 kegiatan yang seharusnya menjadi tupoksi Pemerintah Kabupaten dan Kota, namun masuk dalam alokasi Organisasi Perangkat Kerja Daerah (OPD) Pemprov Sumsel," jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan tersebut sudah direkomendasikan Mendagri guna dialokasikan pada anggaran lainnya, seperti kebutuhan dasar yang menjadi tupoksi Pemprov, seperti pada kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Sekilas tentang Sistem Pengendalian Konten Internet Kemenkominfo

"Adanya kegiatan yang bukan tupoksi Pemprov membuat stuktur tidak maksimal guna kebutuhan dasar masyarakat," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X