Cak Imin Bela Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Tantang Pengkritik Beri Solusi dan Singgung Nasib 1.900 Santri

MPR Dorong Audit Penggunaan Dana APBN
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny tetap perlu diaudit agar penggunaan APBN bisa dipertanggungjawabkan.

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menegaskan pentingnya audit agar ada transparansi kepada publik.
“Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” ujarnya.

“Ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin memang mengalami musibah, tetapi untuk semua ponpes yang ada,” tambahnya.

Baca Juga: CEO Promedia Desak Pembersihan Oknum di MBG: Jangan Biarkan Tukang Olah Proyek Rusak Program Unggulan Presiden

DPR Minta Rencana Renovasi Dikaji Ulang
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, juga meminta rencana pendanaan APBN untuk renovasi ponpes tersebut dibahas lintas kementerian dan DPR.

“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian, di pemerintahan,” kata Saan di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

“Kedua, dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” tambahnya.

Kementerian PU: Anggaran Diambil dari Dana Pendidikan
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penggunaan APBN dilakukan karena situasinya darurat dan akan memakai dana pendidikan dari kementeriannya.

Baca Juga: Mentan Amran Ungkap Ribuan Kios Pupuk Bermasalah: 2.039 Dicabut Izin, Kerugian Petani Capai Rp600 Miliar

“Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa pendidikan islam dan non islam, yang islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelasnya kepada wartawan, 10 Oktober 2025.

Ia menambahkan, perhitungan anggaran masih menunggu hasil identifikasi lapangan serta penyelesaian masalah hukum yang sedang ditangani pihak berwenang.**