Inilah Alasan Menteri PU Soal Renovasi Pesantren Al Khoziny Pakai Dana APBN, Menag Akui Banyak Ponpes Kekurangan Anggaran

(KLIKANGGARAN) — Insiden ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025 lalu, masih menyisakan keprihatinan mendalam.

Selain menelan puluhan korban jiwa, tragedi tersebut membuka fakta baru tentang minimnya anggaran dan lemahnya infrastruktur di sejumlah pesantren di Indonesia.

Kini, pemerintah memutuskan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — sebuah langkah yang diklaim sebagai bentuk tanggap darurat atas situasi kemanusiaan tersebut.

Baca Juga: Setelah Ditekuk Arab Saudi 2-3, Timnas Indonesia Masih Punya Asa Lolos ke Piala Dunia 2026 Lewat Dua Skenario Menurut Jay Idzes

Menteri PU: Kondisi Darurat, Harus Ditangani Pemerintah

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pemerintah akan turun tangan langsung membangun kembali kompleks pesantren Al Khoziny menggunakan dana APBN.

“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujar Dody kepada awak media, Selasa, 7 Oktober 2025.

Dody menyebut, pendanaan dari APBN dinilai cukup untuk proyek tersebut. Namun, pemerintah juga membuka ruang bagi kontribusi sektor swasta.

Baca Juga: Pertamina soal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta: Tak Ambil Keuntungan dan Buka Ruang Negosiasi agar Harga Tetap Stabil

“Kalau soal anggaran, Insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” imbuhnya.

Bangunan pesantren tersebut berada di bawah yayasan yang juga menaungi Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny, sehingga kerja sama lintas lembaga akan menjadi bagian dari proses pembangunan ulang.

Menag Akui Banyak Ponpes Kekurangan Anggaran

Baca Juga: Inilah Alasan Pemerintah Bangun Sekolah Garuda di Luar Jawa: Fokus pada Daerah 3T dan Pemerataan Pendidikan Nasional