• Rabu, 5 Oktober 2022

LPPHI Tolak Keinginan para Tergugat Perkara Limbah B3 TTM Blok Rokan, Ini Alasannya

- Kamis, 18 November 2021 | 20:41 WIB
Sidang mediasi Perkara Limbah B3 TTM Blok Rokan gagal (Dok.klikanggaran.com/LPPHI)
Sidang mediasi Perkara Limbah B3 TTM Blok Rokan gagal (Dok.klikanggaran.com/LPPHI)

KLIKANGGARAN - Hakim Mediator Gugatan Lingkungan Hidup Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) terkait limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) Blok Rokan terhadap PT Chevron Pacific Indonesia, SKK Migas, Menteri LHK dan Dinas LHK Riau di PN Pekanbaru, Kamis (18/11/2021), menyatakan mediasi telah selesai dan gagal mencapai perdamaian.

Hakim Mediator Zulfadly SH MH menyatakan jadwal sidang pokok perkara selanjutnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Terkait hasil mediasi itu, LPPHI menyatakan menolak sikap Tergugat I (CPI), Tergugat II (SKK Migas), Tergugat III (KLHK) dan Tergugat IV (DLHK) yang pada acara mediasi tanggal 17 November 2021 menginginkan tidak dibentuknya tim pengawas pemulihan lingkungan hidup. Penolakan LPPHI itu berdasarkan beberapa alasan penting berikut.

Pertama, Masih ada sedikitnya 297 lokasi tercemar limbah B3 TTM ( Tanah Terkontaminasi Minyak) dengan volume sekitar 9 juta meter kubik akibat operasi PT CPI resmi terdaftar di DLHK Provinsi Riau, namun masih banyak yang belum didata.

Baca Juga: Cerita Mistis, Jangan Baca Jika Anda Sendirian, Dijahili Arwah!

Kedua, PHR sejak 26 Juli 2021 telah menerima penugasan dari SKK Migas untuk memulihkan limbah B3 TTM warisan PT CPI, tetapi hingga hari ini belum membentuk departemen atau bagian khusus menangani limbah di organisasi PHR. Sehingga kami memandang PHR lebih fokus dan prioritas menjaga produksi minyak Blok Rokan daripada memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Ketiga, adanya kesimpangsiuran mengenai siapa sebenarnya yang melakukan audit lingkungan yang telah digunakan sebagai dasar HoA antara PT CPI dgn SKK Migas, sehingga PT CPI hanya dibebankan kewajiban USD 260 juta dan telah ditempatkan di escrow account SKK Migas, setelah itu PT CPI dibebaskan dari semua tanggungjawab pemulihan lingkungan hidup.

Kesimpangsiuran itu berdasarkan keterangan Kuasa Hukum KLHK Yudi pada acara mediasi tanggal 17 November 2021 di Hotel Priemer Pekanbaru, yang pada intinya Yudi mengatakan bahwa audit dilakukan atas perintah KLHK tetapi dilaksanakan oleh PT CPI dan KLHK tidak melakukan audit lingkungan. Jika benar keterangan ini adalah cilaka dua belas, bagaimana mungkin mengukur ketaatan penghasil limbah terhadap regulasi yang ada, dilakukan oleh dirinya sendiri?

Baca Juga: Besok, Bupati PALI Akan Lepas 122 Atlet dari Lima Cabor Menuju Porprov XIII OKU Raya

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X