###
Kerja sama dengan swasta tidak ada masalah. Umum dilakukan. Tak perlu menunjukkan perbandingan dengan KIP-KIS dan Inpres.
Nanti pemindahan ibu kota baru juga kerja sama dengan swasta.
Bukan kerja sama dengan swasta-nya yang dipersoalkan. Biaya pelatihan Rp5,6 triliun untuk beli video-lah biang keroknya.
Jangan bandingkan apel dengan kuda nil.
KLAIM:
Mengapa Ruang Guru bisa lolos verifikasi? Apakah karena CEO-nya stafsus? Faktanya Ruang Guru memang start-up pendidikan/
###
Sejak kapan besar-tidaknya sesuatu diukur dari sering-tidaknya
Saya kenal secara pribadi dengan Pak Karni Ilyas. Setiap pekan, beliau masuk TV. Reporter TV apa lagi. Dalam sehari bisa 2-3 kali masuk TV. Tidak serta-merta mereka merasa besar. Kalau BB turun-naik beberapa kilogram, wajar.
Jika ukuran ‘pengguna jutaan’, ‘sering masuk TV’ dan sebagainya jadi kriteria, masukkan dalam Peraturan Menko Perekonomian. Biar kita tertawa ngakak sama-sama.
Jangan menilai sesuatu berdasarkan kesan. Harus ada dasar dan referensinya. Ada proses yang terbuka dan dilalui dengan ketat dan benar juga.
Kriteria platform digital menurut Permenko Perekonomian 3/2020 adalah memiliki cakupan layanan minimal berskala nasional, memiliki sistem IT memadai, memiliki portal/situs internet, memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan.
Itu tidak banyak diketahui masyarakat. Prosesnya tidak transparan.
Lagipula, apa betul seperti Ruang Guru memiliki layanan berskala nasional? Siapa pun yang memiliki website, jangankan nasional, skalanya global. Internet adalah dunia tanpa batas.
Kalau kantor lembaga pelatihannya, bisa di berbagai daerah. Justru mereka itu jantungnya. Ruang Guru hanya web, sama seperti web pada umumnya.
Jangan manipulasi suatu kriteria untuk kepentingan sendiri.
Bisa jadi Ruang Guru populer. Itu karena dia gencar promosi. Perlu biaya besar untuk promosi. Ruang Guru punya cukup dana itu. Sebab perusahaannya ‘efisien’. Dia hanya aplikasi. Coba disuruh menggaji seluruh tutor sesuai UU Ketenagakerjaan
