Selain itu, negara harus mulai memberikan subsidi resmi kepada partai politik, sehingga dapat memutus mata rantai ketergantungan antara politisi dan "bohir" (donatur besar).
Sistem ini akan mencegah praktik politik balas budi yang sering kali merugikan rakyat. Politisi harus menjadi pelayan negara, bukan pihak-pihak yang mendanainya.
Dengan perubahan ini, Indonesia dapat membangun sistem politik yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.
Ini adalah momentum yang tepat untuk mengarahkan demokrasi kita ke jalur yang lebih baik.
Salam waras.
Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Yus Dharman, SH., MM., M.Kn, Advokat/Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)
DISCLAIMER: Isi artikel ini tidak mencerminkan pandangan dan kebijakan redaksi Klikanggaran.com
Artikel Terkait
Ragam bahasa daerah di Indonesia adalah salah satu cikal bakal Bhineka Tunggal Ika
Transformasi Perencanaan Pendidikan di Tengah Perubahan Sosial dan Teknologi
Refleksi Pribadi: Mengapa Sejarah Sastra, Kritik Sastra, dan Feminisme Penting Dipelajari?
Peng-Peng: Politik Uang dan Ancaman bagi Demokrasi
Menyemai Ikhtisar Sastra dan Bahasa Indonesia melalui Diseminasi Hasil PKM Dosen dan Mahasiswa Sastra Indonesia Unpam