Kenaikan Harga BBM Tinggal Ketok Palu, Pemerintah Siapkan 3 Bantalan untuk Amankan Daya Beli Masyarakat

Bantalan Ketiga presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi seperti angkatan umum, ojek, bahlqn nelayan serta memberikan perlinsos tambahan.

Secara keseluruham total anggaran dialokasikan untuk bantalan sosial tersebut adalah sebesar 24,17 T, terdiri dari Rp.12,4 T untuk BLT Rp.9,6 T untuk subsidi upah dan Rp. 2,17 T DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan.

Baca Juga: Ingin Jadi Pahlawan Digital UMKM 2022, Inilah Syarat dan Cara Daftarnya !!!

Selama ini masalah dilapangan pengguna BBM bersubsidi ternyata lebih besar dinikmati oleh golongan yang mampu.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam infographisnya di akun @smindrawati pada hari Senin, 29 Agustus 2022.

Dijelaskan juga selama ini bahwa harga pertalite bersubsidi dinikmati oleh 86 % rumah tangga 14 % dinikmati dunia usaha.

Baca Juga: Siapa Orang yang Pertama Kali Dipanggil Habib, Habib Hayqal Husein Alaydrus: Ngak Semua Sayid Dipanggil Habib!

Masalahnya adalah yang dinikmati rumah tangga ternyata 80% dinikmati Rumah Tangga mampu dan hanya 20 % dinikmati RT miskin.

Pemberian subsidi ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Dari data BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu, Anggaran subsidi salah sasaran dan tidak adil. "

Tujuan pemberian subsidi untuk mengurangi kemiskinan justru menciptakan kesenjangan.

Baca Juga: Inilah Makna Dukun Menurut Gus Samsudin Jaddab, dari Ada Sejak Majapahit sampai Amalkan Kun Fayakun!

"Bukan mengurangi kemuskinan tapi justru menciptakan kesenjangan!" Tegas Sri Mulyani

Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi diharapkan akan menaikkan daya beli masyarakat.

"Dengan harapan agar daya beli masyarakat dapat dijaga," tambah Sri Mulyani.