• Sabtu, 13 Agustus 2022

Dugaan Praktik Mafia Tanah di Aceh Tenggara, Jokowi Diminta Turun Tangan

- Sabtu, 23 Juli 2022 | 22:07 WIB
Dok.  Ist
Dok. Ist

KLIKANGGARAN -- Elfitra Irwan (Fitra) merupakan warga Kota Medan, diduga menjadi korban mafia tanah. Fitra merasa lahan yang ia miliki tepatnya di Jalan Iskandar muda, no 7, kampung mandala, Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabputen Aceh Tenggara, dijual secara sepihak tanpa persetujuan dirinya.

Melalui surat terbuka, Fitra menjelaskan, bahwasannya terdapat praktik mafia tanah yang dilakukan secara sengaja dengan berkolaborasi antara oknum PPAT dan pihak terkait lainnya.

Fitra juga membeberkan kronologi adanya praktik mafia tanah tersebut bermula dari pemberian kuasa kepada Muhammad Dedek untuk pengajuan kredit di salah satu Bank. Sebagai salah satu syarat pengajuan, Dedek meminta kembali kuasa jual, namun seiring berjalannya waktu, rumah/lahan dimaksud justru dijual kepada seseorang tanpa persetujuan dirinya.

"Dari pengalaman saya selama ini surat kuasa jual hanya bersifat perantara jual/makelar, bukan untuk menandatangani pemindahan hak dari pemberi kuasa, namun setahun setelah itu saya sangat kaget mendengar berita dari kampung Kutacane bahwa Rasidin beserta rombongannya membawa AJB PPAT dan mau merampas paksa dengan kekerasan rumah/lahan saya," ungkap Fitra pada Klikanggaran mengenai dugaan praktik mafia tanah Jumat (22/7).

Ironinya, kata Fitra, Rasidin mengajukan Gugatan ke PN Kutacane Aceh Tenggara untuk pemindahan hak kepadanya dengan dasar AJB dan kuasa mutlak yang diselewengkan oleh oknum sebelumnya.

"Anehnya, PN Kutacane Aceh tenggara dengan Putusan no.15/Pdt.G/2021/PN Ktn dibacakan yang dibacakan tanggal 14 Juni 2022 mengabulkan gugatan mereka, padahal sejak awal awal proses di Pengadilan sama sekali tidak melibatkan saya sebagai pemilik yang sah di SHM," ungkap Fitra

"Hakim tidak cermat meneliti keabsahan Surat Kuasa dan AJB sesuai UU serta ukuran dan batas-batas tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan SHM. Saya menduga perbuatan Notaris PPAT dan Hakim PN Kutacane Aceh tenggara sengaja mengelabui saya atas ketidaktahuan saya sebagai masyarakat awam tentang hukum kenotariatan. Patut diduga Rasidin dan Hakim serta PPAT, Muhammad Reza, yang membuat AJB, telah melakukan persekongkolan permufakatan jahat dengan memanipulasi Hukum," sambungnya.

Selain itu, kata Fitra, dugaan persekongkolan para oknum mafia tanah tersebut diduga juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi harga dan menghilangkan pemasukan pajak negara dengan nominal transaksi AJB senilai Rp59 juta atas dasar Akta Surat Kuasa no. 06 Tgl 26 Maret 2021 dari Notaris PPAT Jur Rico Rahman Siahaan SH Mkn di Medan.

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan menolak, tidak terima dan mohon dibatalkan Akta Jual Beli (AJB) no. 188/2021 atas SHM no 53 tahun 1984 an. Elfitra Irwan Tgl 1 April 2021 dari Notaris PPAT Muhammad Reza SH Mkn di Kutacane dan Putusan PN Kutacane Aceh tenggara karena sangat nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH)."

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X