FGD Hisminu: Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI, Soroti Isu-Isu Seputar Pendidikan

KLIKANGGARAN -- Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Pengurus Pusat Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (PP Hisminu), Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI, memberikan sorotan terhadap beberapa isu yang berkembang dalam dunia pendidikan sekarang ini.

Sorotan pertama Syaiful Huda adalah terkait tradisi panjang pendidikan yang kita miliki. Oleh sebab itu, menurut Syaiful, kita harus percaya diri menciptakan legacy dunia pendidikan kita.

Syaiful Huda juga mengingatkan bahwa apabila Pemerintah mau serius sebenanrnya kelembagaan pendidikan yang berbasis masyarakat, seperti yang dimiliki NU, Muhammadiyah, Katolik, dan lain-lain, bisa dijadikan role model dalam pendidikan karakter. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat tersebut sudah terbukti sepajang sejarahnya.

Baca Juga: Habib Ja'far Kabarkan YouTube Jeda Nulis Miliknya Dibajak, Loh Kok Bisa, Bagaimana Ceritanya?

Merujuk kepada pernynataan Kyai Said, Syaiful setuju bahwa dalam pendidikan karakter, peserta didik harus memiliki akhlah terlebih dahulu, baru kemudian memiliki ilmu.

"Pesantren tidak perlu lagi diajari pendidikan karakter sebab sejak awal berdirinya, pesantren sudah mengedepankan akhlak sebagai dasar pendidika karakter," kata Syaiful.

Indek biaya pemerintah yang langsung bisa dinikmati oleh siswa masih belum mencukupi. Realisasi penggunaan yang masih belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

Baca Juga: Gara-gara Malaysia Open 2022 Ashanti Mendadak Trending di Twitter, Kok Bisa? Inilah Alasannya!

Pada tahun depan, anggaran pendidikan kita hampir menyentuh 600 Triliun sehingga indek biaya pendidikan yang langsung diterima siswa akan mencapai Rp3,5 juta indeks pertahun.

"Angka ini masih rendah di negara lain indek biya pendidikan 5 juta -10 juta per siswa/mahasiswa per tahun," jelas Syaiful.

Syaiful mengajak komponen bangsa untuk bahu-membahu terkait dengan menuntaskan model diskriminasi penyelenggaraan pendidikan antara swasta dan negeri. Perlakuan pemerintah terhadap sekolah swasta sangat jauh berbeda dibandingkan terhadap sekolah negeri.

Baca Juga: RUU Sisdiknas 'Dibongkar' Kelemahannya oleh Pengarah APPI di FGD Hisminu

Menurut Syaiful, sekolah swasta harus diperlakukan sama dengan sekolah negeri, misalnya, terkait pemmbiayaan. Pemerintah boleh memberikan bantuan yang sama kepada sekolah swasta tanpa harus mengubah status kepemilikannya.

Focus Group Discussion yang diselenggarakan pada Jumat, 1 Juli 2022 tersebut bertemakan "Quo Vadis Pendidikan Kita".