Rakornas PAK 2011, KPK Minta Penguatan Pendidikan Antikorupsi

KLIKANGGARAN-- KPK meminta adanya penguatan pendidikan antikorupsi di sejumlah jenjang pendidikan. Hal itu disampaikan KPK pada Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) 2021.

Rakornas PAK yang digelar masih sebagai rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021. Hal itu merupakan forum untuk mewadahi aspirasi serta inovasi dalam menghasilkan komitmen dan rencana aksi bersama terkait pendidikan antikorupsi yang mempertemukan mitra strategis pendidikan dari berbagai jenjang.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri secara daring oleh Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nadiem Makarim, dan Irjen Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak.

Adapun fokus kegiatan tahun ini adalah pembangunan penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan.

Baca Juga: Ternyata, ada Pebutangkis Indonesia yang tetap ikut Kejuaraan Dunia BWF, meskipun pemain pelatnas PBSI Mundur.

Perwujudan tata kelola pendidikan yang berintegritas membutuhkan dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan. Nurul Ghufron menyampaikan bahwa komitmen bersama dalam perbaikan tata kelola pendidikan berintegritas ini harus menjadi gotong-royong para guru, dosen, mahasiswa, murid, dan segenap elemen bangsa dalam membentuk pendidikan yang tidak hanya cerdas, pintar, terampil, tapi juga mendedikasikannya untuk tanah air.

“Dengan gotong-royong kita mengukir harapan untuk memberantas korupsi. Melalui komitmen dan satu visi yang sama dalam pemberantasan korupsi, maka kita akan melahirkan masa depan yang berintegritas,” pesan Nurul Ghufron.

Lebih lanjut, Nurul Ghufron menyampaikan, bahwa KPK melalui Rakornas PAK ini menitipkan penanaman nilai-nilai integritas kepada Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama yang punya kewenangan dalam pengelolaan pendidikan, kepada Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sekolah kedinasan, serta Kementerian PAN RB yang punya kewenangan dalam pengelolaan manajemen ASN.

Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Serahkan Langsung Bantuan kepada Warga Terdampak Banjir di Sintang Kalbar.