• Sabtu, 29 Januari 2022

Setelah 'Hantaman' Terakhir dari LP Maarif PWNU Jakarta, Nadiem Pun Cabut Juknis Bos

- Kamis, 9 September 2021 | 06:06 WIB
Nadiem Makariem sedang menikmati makan malam (Instagram/@nadiemmakarim)
Nadiem Makariem sedang menikmati makan malam (Instagram/@nadiemmakarim)


Jakarta, Klikanggaran-- Persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus memiliki minimal 60 peserta didik dicabut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Dengan demikian Juknis tersebut tidak berlaku di tahun 2022.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (08/09/2021), Nadiem mengatakan, “Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan (persyaratan) ini pada tahun 2022.

Nadiem juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari Komisi X DPR RI dan masyarakat terkait kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS.

Kata Nadiem, program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

Baca Juga: Bogor: Bukan Hanya Iwan Simatupang, tetapi Juga Umar Machdam

“Jadi, program ini sudah dari 2019, tapi belum dilakukan pada 2021 karena belum masuk tiga tahun. Itu ada tenggang waktunya,” tuturnya.

Mendikbudristek menambahkan, pihaknya sangat sensitif terhadap situasi masyarakat dan akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakukannya setelah tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbudristek juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan BOS regular tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan tersebut memberi fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana BOS. “Ini sudah jadi konsiderasi BOS regular,” imbuhnya.

Baca Juga: Keren! Aplikasi Dolan Mas Sajikan Informasi Kepariwisataan Banyumas

Menutup paparannya, Nadiem menegaskan bahwa seluruh kebijakan dana BOS pada dasarnya berpihak kepada yang paling membutuhkan. Apalagi saat ini alokasi dana BOS di setiap daerah bersifat majemuk, di mana dana yang diberikan dikalikan indeks kemahalan. Dampaknya, satuan pendidikan yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) bisa mendapatkan dana yang jauh lebih banyak untuk meningkatkan kualitasnya.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

2023, Tenaga Honorer Dihapus

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:30 WIB

Nusantara Adalah Nama Ibu Kota Baru Indonesia

Senin, 17 Januari 2022 | 14:58 WIB
X