• Senin, 24 Januari 2022

Ketua LP Ma'arif PWNU Jakarta, Sudarto: Mendesak Menteri Nadiem Batalkan Juknis BOS

- Sabtu, 4 September 2021 | 10:42 WIB
Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, memperingati hari Kemerdekaan RI  (Instagram/nadiemmakarim)
Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, memperingati hari Kemerdekaan RI (Instagram/nadiemmakarim)

Jakarta, Klikanggaran-- Setelah Permendikbud No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/ 2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler direspons oleh beberapa organisasi, dengan menyatakan penolakannya, giliran Lembaga Pendidikan Ma'arif PWNU yang memberikan respons yang senada.

Ketua LP Ma'arif PWNU DKI Jakarta, H. Sudarto, menyatakn sikap yang sama dengan beberapa organisasi terkait adanya pasal yang mendiskriminasi hak pendidikan hak.

Ketua LP Ma'arif PWNU Jakarta itu menyebutkan seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Nadim harus mendengarkan masukan dari Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan baik dari pendidikan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

"Menteri pendidikan akan lebih bijak jika secara proporsional memperlakukan hak anak didik tanpa diskriminasi. Karena pendidikan menjadi tempat yang sangat penting untuk kemajuan sebuah negara sehingga harus dirasakan oleh setiap anak bangsa," kata Sudarto.

H. Sudarto, Ketua LP Maarif PWNU Jakarta (Doc. Klikanggaran/Mang_Kamil)

Ditempat berbeda, Erfandi, Dosen Hukum Unusia, menyebutkan bahwa peraturan dibuat tidak boleh diskriminatif.

Permendikbud No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/ 2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler juga tidak boleh kontraproduktif dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU Sisdiknas.

"Kalau secara formil dan materiil peraturan tersebut bertentangan khawatir akan di juducial review ke MA. Apalagi kalo mengacu kepada UU 15 Tahun 2019 norma itu tidak boleh diskriminatif karena akan rawan di gugat," pungkas Erfandi.

Baca Juga: Ada Potensi Denda Pajak Reklame Rp631 Juta, Sayangnya Belum Dikenakan, Kenapa Ya?

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

2023, Tenaga Honorer Dihapus

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:30 WIB

Nusantara Adalah Nama Ibu Kota Baru Indonesia

Senin, 17 Januari 2022 | 14:58 WIB

Sudah Tahu Daftar Hari Libur Tahun 2022?

Sabtu, 1 Januari 2022 | 16:35 WIB
X