Presiden Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen, Mentan Amran Sebut Langkah Bersejarah untuk Petani Indonesia

“Kita merevitalisasi sektor pupuk karena pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa berproduksi. Ini langkah cepat pemerintah untuk menolong petani, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di lapangan,” lanjut Amran.

Efisiensi Besar, Hemat Rp10 Triliun

Hasil revitalisasi tata kelola pupuk menghasilkan efisiensi hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi Rp2,5 triliun pada 2026, dengan proyeksi keuntungan total Rp7,5 triliun.

Langkah efisiensi juga membuka peluang peningkatan volume pupuk bersubsidi 700 ribu ton hingga 2029. Sebagai bagian dari program jangka panjang, pemerintah tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru, lima di antaranya ditargetkan selesai sebelum 2029.

Baca Juga: Masih tentang Rencana Whoosh ke Surabaya, AHY Bicara Soal Utang, Pemerataan, dan Manfaat bagi Kawasan Transit

Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pangan

Pemerintah menegaskan akan menindak tegas penyalahgunaan pupuk bersubsidi, termasuk oleh korporasi besar. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dicabut izin usahanya dan dikenai pidana hingga lima tahun penjara serta denda Rp5 miliar sesuai UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Amran menekankan, kebijakan ini bukan sekadar soal harga, tetapi bukti nyata keberpihakan negara kepada petani.

“Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden dan pemerintah kepada petani,” tegasnya.

Baca Juga: Sandra Dewi Gugat Sitaan Kejagung soal Aset Harvey Moeis: dari 88 Tas Branded, 141 Perhiasan, hingga Deposito Rp33 Miliar

Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan pupuk bersubsidi tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.**