Masih tentang Rencana Whoosh ke Surabaya, AHY Bicara Soal Utang, Pemerataan, dan Manfaat bagi Kawasan Transit

(KLIKANGGARAN) — Pembahasan mengenai proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang kini beroperasi di jalur Jakarta–Bandung kembali mengemuka.

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan memperluas rute hingga ke Surabaya, sebuah rencana besar yang di satu sisi menawarkan konektivitas tinggi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait beban utang negara yang telah mencapai Rp116 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa wacana tersebut membutuhkan perhitungan yang cermat. Menurutnya, proyek ini bukan sekadar soal transportasi, melainkan juga soal keberlanjutan fiskal dan pemerataan wilayah.

Baca Juga: Sandra Dewi Gugat Sitaan Kejagung soal Aset Harvey Moeis: dari 88 Tas Branded, 141 Perhiasan, hingga Deposito Rp33 Miliar

Rute ke Surabaya untuk Dorong Konektivitas

AHY menilai bahwa jalur cepat Jakarta–Surabaya berpotensi memangkas waktu perjalanan secara drastis dan meningkatkan mobilitas antarwilayah.

“Di satu sisi kita ingin konektivitas secara signifikan, karena bisa dibayangkan kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time, waktu tempuh,” ujar AHY kepada awak media di kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menambahkan dengan contoh yang lebih personal.
“Saya membayangkan kalau masih kuliah di Surabaya, bisa setiap hari pulang pergi 3 jam sambil ngerjain paper atau ngerjain tugas atau bisa meeting terus balik lagi,” imbuhnya.

Baca Juga: Vonis 19 Tahun untuk Eks Kapolres Ngada: Fakta Sidang, Dugaan Relasi Kuasa, dan Luka Mendalam Korban Kekerasan Seksual

Pertimbangan Keterbatasan Anggaran

Namun, AHY menegaskan bahwa setiap langkah pembangunan harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan pemerataan pembangunan.

“Kalau kita fokus ke sana saja (rute Surabaya), tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ucap AHY.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi kita juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, tanpa harus mengesampingkan pemerataan, kita harus hitung dengan baik,” jelasnya.