• Senin, 18 Oktober 2021

3 Perusahaan di Kementerian LHK Tanpa IPPKH, Tagihan Rp82,4 Miliar Belum Disetor ke Kas Negara

- Kamis, 16 September 2021 | 13:23 WIB
3 Perusahaan di Kementerian LHK belum didukung IPPKH (Dok.klikanggaran.com/KR)
3 Perusahaan di Kementerian LHK belum didukung IPPKH (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com – Berdasarkan LHP BPK RI pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) diketahui, areal terganggu pada kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjang pada tiga perusahaan belum didukung IPPKH.

BPK telah mengadakan pemeriksaan pada Kementerian LHP, antara lain atas dokumen IPPKH, baseline, laporan tata batas, batas wilayah usaha pertambangan (konsesi), peta kawasan hutan, dokumen perhitungan, dan bukti penyetoran PNBP PKH.

Selain itu telah dilakukan pemeriksaan juga atas Berita Acara Verifikasi PNBP oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru serta hasil pemeriksaan fisik aktivitas pertambangan Kementerian LHK pada tiga perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Rambut Rontok? Tak Perlu Bingung, Anda Bisa Coba Cara Ini

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa permasalahan. Pertama pada PT BIB. Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen diketahui terdapat area bekas kegiatan pertambangan (mined out) dan kegiatan pertambangan yang masih aktif tanpa IPPKH dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Bekas Pertambangan (mined out) di Blok Batulaki

2) Areal Terganggu Berupa Disposal di Blok Girimulya dan Penimbunan Tanah Pucuk Serta Settling Pond di Blok Kusan

3) Areal terganggu Berupa Bangunan Kantor, Sarana Pembuatan, dan Perawatan Jalan di Blok Kusan

Baca Juga: Pekerjaan EPC Tangki di Pertamina Balikpapan Terlambat, Ada Potensi Hilangnya Nilai Keekonomian Rp15,5 Miliar

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X