Inilah Alasan Kementerian/Lembaga (K/L) Kembalikan Dana Rp3,5 Triliun: Serapan Lemah, Belanja Daerah Lambat, dan APBN Baru Terserap 54,1%

Dalam surat tersebut, Purbaya menegaskan percepatan penyerapan, pembayaran tagihan, pemanfaatan dana mengendap, serta monitoring mingguan dan bulanan.
Ia menutupnya dengan, “Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten.”

APBN Baru Terserap 54,1 Persen Hingga Agustus

Baca Juga: Fakta Terkini Kondisi Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72: Dipindah Kamar Rawat, Polisi Tunggu Waktu Pemeriksaan

Rendahnya serapan ini juga terlihat dari laporan Kemenkeu per 31 Agustus 2025, di mana realisasi belanja negara baru mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari total APBN.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, termasuk belanja K/L sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen.
Ia mengatakan, “Iya digunakan untuk bansos, mulai dari PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, sampai KIP Kuliah.”

Suahasil juga memaparkan adanya kenaikan tajam pada subsidi energi.
“BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6 persen lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi, dan pupuk 12,1 persen juta tonnya lebih tinggi,” jelasnya.

Transfer ke daerah mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen, tetapi ironisnya belanja daerah justru terkontraksi 14,1 persen akibat pergantian kepemimpinan serta efisiensi.

Baca Juga: IGTKI Luwu Utara Sukses Gelar Workshop Peningkatan Mutu Pendidik, Hadirkan Pendiri CBI dari Yogyakarta

Menutup penjelasannya, Suahasil menegaskan pentingnya kualitas belanja negara.
“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia,” tandasnya.**