Antisipasi Celah Korupsi Pembayaran Pajak PPJ Oleh Pemda, KPK Luncurkan Modul Baru, Simak Ulasannya!

KLIKANGGARAN-- KPK melakukan antisipasi celah korupsi terkait pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh Pemerintah Daerah. Dimana KPK telah meluncurkan modul baru pada platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA).

Peluncuran modul baru itu dilakukan KPK masih sebagai rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di wilayah Nusa Tenggara Timur, Selasa, 7 Desember 2021.

PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. PPJ digunakan untuk menyediakan dan memelihara penerangan jalan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Polisi Dikeroyok ketika Berupaya Membubarkan Balap Liar di Pondok Indah

“Transparansi merupakan azas yang paling penting dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut, KPK meluncurkan modul JAGA PPJ,” ujar Direktur Koordinasi Supervisi KPK Wilayah V Budi Waluya.

KPK menilai hal ini penting mengingat PPJ merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang tertinggi selain komponen pajak daerah lainnya.

Dalam pelaksanaan PPJ sering terjadi permasalahan terkait nominal tagihan yang harus dibayarkan pemda dan nilai PPJ yang harus disetorkan PLN kepada pemda karena data PPJ belum dibuka.

Baca Juga: Buruh Incar Tiga Titik untuk Aksi Unjuk Rasa, Di Mana Saja ya?

“Melalui PPJ berbasis digital pertama di Indonesia ini, KPK ingin mendorong peningkatan literasi dan edukasi publik,” terang Budi.