Sebuah Sekolah Penerbangan di Batam Merantai dan Mengurung Peserta Didik dengan Dalih Konseling

Sel tahanan di teralis dari pintu (ditutup triplek) maupun atap, hal ini sangat berbahaya jika terjadi kebakaran, anak-anak yang sedang dalam sel pastilah tidak akan selamat nyawanya. Hal ini sangat membahayakan keselamat jiwa anak-anak.

Saat masuk ke kelas-kelas, kami menemukan ada 2 ruang kelas tanpa kursi dan meja untuk belajar, pihak sekolah beralasan bahwa kursi dan meja sedang diangkut ke ruang aula (ruang belajar besar), karena malam hari sebelumnya ada seminar di ruang aula. Hal ini mengindikasi bahwa sarana dan prasarana pembelajaran tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah Sidang Umum IPU Ke-144, Apa sih IPU itu?

Sebagian pendidik yang mengajar juga tidak sesuai dengan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan, karena saat tim gabungan masuk ke salah satu kelas, sang guru sedang mengajar “human error dalam penerbangan pesawat”, namun yang memberikan materi berlatar belakang Strata 1 jurusan tarbiyah alias sarjana agama Islam, Si guru mengaku mengajar bidang studi Bahasa Indonesia, namun dalam daftar susunan guru tertera mengampu pelajaran agama

Tim gabungan juga memasuki ruang-ruang asrama yang bebentuk barak disi 40 anak dengan hanya satu kamar mandi pada lantai tersebut. Tempat tidur sebagian besar tanpa sprei dan bantal tanpa sarungnya. Ruangan tercium bau tidak enak, terutama dilantai 4 tempat menjemur pakaian dan ada kamar mandi atau tempat cuci baju.

Rencana Tindak Lanjut Melalui Rakor Dengan Pemprov Kepri

Dari hasil penggalian dengan para pengadu dan hasil pengawasan langsung ke sekolah, maka sejumlah tindaklanjut akan dilaksanakan oleh Tim gabungan (Itjen KemendikbudRistek, KPAI dan Masyarakat Sipil), diantaranya adalah dengan melakukan Rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Dinas-Dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan terkait SPN Dirgantara Kota Batam, pada Kamis (18/11) di kantor Gubenur Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pembahasan rakor diantaranya adalah sbb:

Baca Juga: Bupati Batang Hari MFA Hadiri Rapat Lanjutan Terkait Solusi Angkutan Batubara

Pertama, adanya indikasi tindakan pidana berupa “Penyekapan” anak dan kekerasan fisik pada peserta didik yang berpotensi kuat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Terkait pelanggaran UU PA, tim gabungan sudah bertemu Propam Polda Kepulauan Riau dan SKPT Polda Kepulauan Riau untuk melakukan pelaporan.

Kedua, adanya indikasi pengelolaan sekolah yang tidak sesuai dengan 8 Standar Pendidikan Nasional, maka diperlukan investigasi maupun audit keuangan Dana BOS dan audit dokumen lain terkait pengelolaan sekolah. Adanya indikasi proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar isi dan kurikulum nasional, maka diperlukan audit lebih mendalam oleh Itjen KemendikbudRistek;

“KPAI mendorong adanya sanksi tegas bagi sekolah agar ada efek jera, tidak hanya bagi SPN Dirgantara tetapi juga bagi sekolah-sekolah lainnya di Indonesia. Diantaranya adalah dilarang menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2022/2023, pencabutan bantuan Dana BOS, atau bisa juga ijin operasional sekolah yang tidak diperpanjang lagi”, pungkas Retno. ***

Apabila artikel ini menarik, mohon bantuan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Anda, terima kasih.