Perhitungan Pencapaian Kinerja Asset Recovery pada KPK Bermasalah, lalu Gimana Evaluasinya, ya?

Jakarta, Klikanggaran.com - Sesuai dengan arah kebijakan Umum KPK tahun 2020 sebagimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020, pelaksanaan penindakan dilakukan dengan mengedepankan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dengan indikator kinerja.

Sejalan dengan hal tersebut, KPK telah mendorong upaya peningkatan efektivitas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan melalui Asset Recovery.

Asset recovery adalah upaya eksekusi berupa pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus yang ditangani oleh KPK.

Baca Juga: Para Pramugari Ini Demo dengan Membuka Baju hingga Tersisa ....

Pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK atas kinerja pemulihan aset (asset recovery) KPK menunjukkan terdapat permasalahan terkait perhitungan pencapaian kinerja asset recovery. Berikut rinciannya:

a. Pencapaian Asset Recovery KPK belum mampu menunjukkan pencapaian per Kasus Tipikor

b. Perhitungan Asset Recovery masih memperhitungkan barang rampasan yang seharusnya dikembalikan ke Terpidana

Baca Juga: Benarkah, OTT KPK di Muara Enim, Belum Bikin Oknum Pejabat Jerah? Simak Ulasannya!

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Evaluasi atas pencapaian asset recovery masing-masing terpidana tidak dapat dilakukan; dan

b. Perhitungan pencapaian asset recovery menjadi kurang tepat.

Baca Juga: 'Pak, Sepatunya yang PDL,' kata Gilang, Mahasiswa UNS yang Tewas dalam Diklatsar Menwa

Atas permasalahan tersebut, KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi menanggapi bahwa Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menerima temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Deputi Penindakan dan Eksekusi supaya memerintahkan Plt. Direktur Labuksi untuk memformulasikan perhitungan asset recovery yang dapat menyajikan pencapaian per kasus tipikor.*