• Minggu, 14 Agustus 2022

Lemah Mekanisme, Barang Rampasan KPK Berupa Tanah Digunakan untuk SPBU oleh Pihak Lain

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 14:13 WIB
KPK masih lemah dalam prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan benda sitaan (Dok.Instagram.com/@antikorupsi)
KPK masih lemah dalam prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan benda sitaan (Dok.Instagram.com/@antikorupsi)

Jakarta, Klikanggaran.com – Untuk diketahui, dalam menjalankan fungsinya, KPK telah menggunakan standar pelaksanaan kegiatan.

Standar tersebut diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP – 562A/01-20/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedures) Kedeputian Bidang Penindakan (SOP Penindakan Tahun 2016).

Keputusan ini mengatur mengenai SOP yang dijadikan pedoman oleh para pegawai KPK dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang penindakan.

Baca Juga: Masya Allah, Melisa Atlet Wushu Peraih Medali Emas PON XX Papua, Akan Berangkatkan Orang Tuanya Umroh

Namun demikian, ditemukan bahwa pengelolaan benda sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi pada KPK belum didukung Prosedur Operasi Standar yang memadai.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPK TA 2018 dan TA 2019 menemukan adanya barang rampasan berupa aset produktif yang masih digunakan oleh pihak lain.

Di antaranya tanah beserta bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha (SPBU, rumah makan, pabrik) ataupun apartemen yang disewakan oleh pihak tertitip kepada pihak ketiga lainnya.

Baca Juga: Bahaya, Puluhan Anak di Garut Berbaiat ke NII. Sebut Pemerintah RI Tagut dan Jahiliah.

Hasil pengujian atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan pada Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK diketahui, belum seluruh proses didukung dengan prosedur operasi baku (SOP), pedoman, dan peraturan teknis yang memadai. Berikut rincian hasil temuan:

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X