KPK Tidak Optimal Manfaatkan Aplikasi SINERGI, Pengelolaan Barang Rampasan Tidak Akurat

Jakarta, Klikanggaran.com – Dalam rangka mendukung fungsi penindakan, KPK membangun aplikasi/sistem operasional secara terintegrasi. Aplikasi ini memuat mulai dari pengaduan masyarakat hingga eksekusi sejak tahun 2018.

Nama aplikasi KPK yakni aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi atau disingkat sebagai SINERGI. Pengembangan aplikasi SINERGI sebagai sistem direncanakan dalam lima tahun berupa Road Map Sinergi: Five Year Grand Plan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemanfaatan SINERGI menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu upaya perbaikan. Ditemukan, progres perkembangan pemanfaatan aplikasi tersebut di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi masih belum optimal.

Baca Juga: LPPHI Sudah Penuhi Aspek Legalitas Sesuai Undang Undang, Tim Hukum Nyatakan Dalil DLHK Riau Keliru

Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengembangan aplikasi SINERGI untuk mendukung pengelolaan data dan informasi administrasi penindakan secara lengkap, terintegrasi, mutakhir dan akurat belum dapat dicapai.

Atas permasalahan tersebut KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi menanggapi bahwa Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menerima temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Deputi Penindakan dan Eksekusi untuk:

Baca Juga: Dunia Pelaut dan Kelautan Indonesia Saat Ini, Aspek Hukum, dan Peluang ke Depannya

a. menetapkan SOP dan tata naskah dinas penanganan perkara sebagai pedoman dalam pembangunan modul aplikasi SINERGI serta mendorong penggunaan SINERGI oleh masing-masing satgas;