Jakarta, Klikanggaran.com - Center for Budget Analysis (CBA) mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas pelaksanaan mega proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Sejumlah temuan hasil audit BPKP sangat mengkhawatirkan dan jika benar dan dibiarkan, berpotensi merugikan keuangan Pertamina dan negara.
Demikian diungkapkan Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada wartawan, Jumat (8/10/2021) malam.
"Adanya peningkatan nilai kontrak dari awalnya total sebesar USD 6,5 miliar menjadi sekitar USD 7 miliar, hal ini sangat janggal. Serta, saat proyek berjalan, pimpinan konsorsium pelaksana proyek SK Energy mengundurkan diri dan kemudian Pertamina menunjuk Hyundai EC sebagai pengganti pimpinan konsorsium tanpa tender ulang. Ini tentu menambah rentetan keganjilan pada Proyek Strategis Nasional ini," beber Jajang.
Di sisi lain, lanjut Jajang, Hyundai EC ternyata juga sebagai pimpinan konsorsium pemenang tender Design Build Competition (DBC) proyek Pembangunan Kilang TPPI Olefin Tuban. Total nilai proyek ini fantastis, tak kurang dari senilai Rp 50 triliun. Belakangan, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai kejanggalan dan ditengarai bermasalah.
"Kejanggalan pelaksanaan mega proyek RDMP Balikpapan tentunya semakin menambah catatan buruk Pertamina. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini total hutang jangka panjang dan jangka pendek Pertamina saat ini sudah mencapai sekitar USD 17 miliar. Tentu ini menurut kami sangat berat bagi Pertamina," ungkap Jajang.
Sehingga, dari sejumlah persoalan tersebut bisa berujung pidana dan gugatan perdata akibat adanya dugaan perbuatan melawan hukum.
Baca Juga: BAGAS Deklarasikan Dukungan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Capres 2024
Pernyataan Keras Ahok
Beredarnya pernyataan keras Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terhadap Konsorsium Kontraktor EPC Kilang RDMP Balikpapan di berbagai media, mengindikasikan terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan Kilang RDMP Pertamina Balikpapan.
Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada wartawan Minggu (3/10/2021) lalu, Ahok mengeluarkan pernyataan itu setelah berkunjung ke Kilang Balikpapan pada Senin 27 September 2021. Pernyataannya di akun Instagram @Basukibtp itu pun telah dikutip oleh banyak media," ungkap Yusri.
Pesan Ahok itu menurut Yusri sangat tegas. Pertama, agar konsorsium kontraktor EPC menyelesaikan pembangunan dengan kualitas yang ditentukan. Kedua, harus sesuai target. Proyek kilang RDMP harus selesai pada tahun 2024, meskipun perencanaan awal akan beroperasi pada tahun 2023. Ahok ingin proyek ini selesai dengan segala konsekwensinya, tetapi harus tetap sesuai aturan dan asas keadilan.
Baca Juga: Kapolres Batang Hari Mengamankan Pelaku Pengangkut Minyak Solar Ilegal dari Bayat
"Pesan ketiga Ahok secara tegas melarang adanya biaya yang bisa merugikan Pertamina dan nilai keekonomian proyek ke depannya. Kekhawatiran ini didasari fakta dimana saat ini telah terjadi peningkatan nilai capital expenditure (capex) cukup signifikan," beber Yusri.