Ironisnya, lanjut Ahmad Hariri, hal ini juga dilakukan oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang hukum dan pencegahan korupsi. Kedatangan Pemprov, Jakpro, bersama TGUPP yang membawa setumpuk berkas di saat penyelidikan telah dimulai, memang hal baru.
Akan tetapi, menurut LSAK lebih nampak menjadi sebagai upaya pembelaan. Bukan langkah pencegahan korupsi di pemprov. Sebab ini di luar tupoksi, bahkan di luar konsep teori pencegahan korupsi yang seharusnya memitigasi sejak awal dan membantu keterbukaan informasinya.
Ahmad Hariri menggarisbawahi, satu-satunya pencegahan korupsi yang benar secara teori dilakukan TGUPP adalah menerima gaji operasional yang besar.
Baca Juga: Potensi Kebocoran Anggaran di KPU Capai Rp3,9 Miliar Lho!
“Dan, itu tidak bermanfaat bagi pemprov secara institusi, bahkan masyarakat Jakarta,” tutup Ahmad Hariri.
Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon dibantu share kepadanya, terima kasih.*