Palembang, Klikanggaran.com-- Keputusan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik 56 pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap berpotensi menjadi polemik.
Komentar tersebut datang dari pegiat antikorupsi Sumatera Selatan, Ir Feri Kurniawan. Menurut Feri langkah diambil Kapolri terkait 56 eks pegawai KPK tersebut seakan menambah carut marut penyelenggaraan negara di republik ini.
"Kalau di kampung kami ada istilah cucuk cabut atau tidak jelas arahnya atau langkah serba salah dalam menyikapi polemik TWK KPK", kata Feri Kurniawan pegiat anti korupsi Sumsel dalam keterangannya diterim Klikanggaran.com, Rabu (29/09/21).
Baca Juga: Miris, Bangunan Ex MTQ Batang Hari Terbengkalai, Siapa yang Bertanggungjawab
Menurut Feri, harusnya Presiden mengambil langkah strategis untuk menghentikan polemik TWK pegawai KPK dari akar masalahnya, yaitu siapa yang mengusul test TWK harus dicopot dari jabatanya, serta diberi sanksi berat karena menciptakan kisruh di masyarakat.
"Komisioner KPK yang mendapat teguran karena melanggar kode etik dicopot dari jabatannya untuk menciptakan kepercayaan publik.
"Sementara yang tak lolos test abal-abal TWK KPK ditempatkan menjadi tim khusus Kepresidenan dalam mengawasi kinerja aparat hukum dalam pemberantasan korupsi", timpal Feri.
Baca Juga: Soal Limbah Blok Rokan, Tim Hukum LPPHI Beberkan Tanggapan 'Nyeleneh' Kuasa Hukum Tergugat
"Kalau sudah salah langkah atau blunder atau kata tak sesuai perbuatan maka sulit untuk memperbaikinya kecuali melaksanakan komitmen awal", paparnya.
Dalam dua hari ke depan, 56 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) rencananya akan secara resmi diberhentikan dari jabatan mereka.
Banyak Pakar hukum menilai Presiden bakal membuat preseden buruk jika tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM soal proses alih status pegawai KPK yang bermasalah.
Artikel Terkait
56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ditawari Menjadi ASN di Polri dengan menjadi Penyidik Tipikor Bareskrim
Pemkab PALI Minta Bantuan KPK Soal Penyerahan Aset dari Muara Enim
Kapolri Siap Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, LSAK: Asalannya Harus Gamblang
KPK Buka Suara Soal Penggeledahan di DPRD Muara Enim, Ali Fikri: Tim Masih Bekerja
KPK Tengah Lakukan Penyidikan Baru Soal Pengesahan APBD Muara Enim 2019
Laporan Keuangan KPK Berpotensi Rugikan Negara, 260 Unit Barang Sitaan Tidak Diungkap