KPK Tengah Lakukan Penyidikan Baru Soal Pengesahan APBD Muara Enim 2019

Muara Enim, Klikanggaran.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. 

Hal itu disampaikan Plt.Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Klikanggaran.com, Rabu (29/09/21). Adapun penyidikan tersebut dimulai pada Bulan September 2021.

"Pada kegiatan ini Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di DPRD Muara Enim dan juga telah melalukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi," kata Ali.

Baca Juga: Duh, Kelebihan Bayar Terkait Belanja Covid di Pemkot Tasikmalaya Belum Seluruhnya Disetor ke Kas Daerah?

Sejauh ini Tim Penyidik KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan pemanggilan para saksi guna melengkapi keterangan yang dibutuhkan pada proses penyidikannya. 

"KPK tentu akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkaranya, pasal-pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat nanti dilakukan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan," jelasnya.

Baca Juga: Ini Lho Empat Twibbon Keren untuk Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Yuk Pilih dan Pakai

KPK juga akan terus menyampaikan update penanganan perkaranya agar masyarakat bisa turut mengawal dan mengawasinya sebagai bentuk transparansi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi.

Untuk diketahui, pada Senin (27/09/21) sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Muara Enim. Awalnya, penggeledahan tersebut dugaannya hanya berkaitan dengan rentetan OTT KPK di Muara Enim 2019 yang lalu. Di mana sejumlah oknum DPRD Muara Enim acap kali muncul di persidangan.