• Senin, 18 Oktober 2021

Kepala BPBD Labuhan Batu Diduga Tidak Kembalikan Kerugian Negara

- Rabu, 1 September 2021 | 14:09 WIB
Kantor BPBD Kabupaten Labuhan Batu (DOc. Klikanggaran/Ratama)
Kantor BPBD Kabupaten Labuhan Batu (DOc. Klikanggaran/Ratama)

Labuhan Batu, Klikanggaran.com - Responden Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ratama Saragih, mengungkapkan bahwasannya terdapat dugaan indikasi kerugian negara atas pembayaran dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas penjagaan siaga posko-posko pada Gugus Tugas kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp208.560.000.

Pasalnya, kata Ratama, dugaan tersebut dikarenakan belum disetorkan ke kas negara/daerah Kabupaten Labuhan Batu oleh BPBD sebagaimana direkomendasikan oleh BPK. "Hal itu diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Penangananan Pandemik Covid-19 nomor. 72/LHP/XVIII.MDN/12/2020 tanggal 17 Desember 2020," ujar Ratama melalui keterangannya, Rabu (1-9).

Menurutnya, Kepala BPBD Kabupaten Labuhan Batu sudah menyatakan kepada BPK akan menarik kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas tersebut ke kas Pemerintah Daerah, namun sangat disesalkan ketika dikonfirmasi ke Kepala BPBD Labuhan Batu malah dijawabnya mana ada.

Baca Juga: Kedutaan Uzbekistan Rayakan Hari Kemerdekaan ke-30 Secara Virtual

"Padahal, seperti diketahui, BPBD Labuhan Batu menganggarkan belanja tidak terduga (BTT) penanganan Covid-19 bidang kesehatan sebesar Rp22.205.662.125, yang terealisasi hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp9.344.780.525, atau 42% dari total anggaran," jelasnya.

Diungkapkannya, dari jumlah tersebut, sebagian digunakan untuk operasional gugus tugas dengan anggaran sebesar Rp9.110.317.200, dan terealisasi hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp4.712.989.100, atau 51,83%.

"Salah satu kegiatan operasional pandemi Covid-19 pada gugus tugas adalah pelaksanaan penjagaan siaga posko-posko yang ada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu," ungkpanya.

Baca Juga: Dua Gelas Kisah Bagian Sepuluh

Lebih lanjut dikatakan Ratama, tim pemeriksa BPK sudah melakukan uji petik atas realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah (penjagaan siaga posko-posko), dari hasil uji petik itulah ditemukan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam bukti dan dokumen pertanggungjawaban (reasonable/assurance).

"Temuan ini tak bisa dianggap remeh, karena menggunakan anggaran penanganan pandemi Covid-19, Aparat Penegak Hukum Kabupaten Labuhanbatu jangan Wait and See, tangkap dan penjarakan," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X