(KLIKANGGARAN) – Publik belakangan menyoroti utang pemerintah Indonesia yang per Juni 2025 tercatat menembus Rp9.138 triliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kondisi itu masih aman dan terkendali.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyebut utang negara sejatinya merupakan bentuk “pajak masa depan”.
“Utang ini sebenarnya future tax. Artinya kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang," ujar Suminto dalam Media Gathering 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan, pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dan terukur agar kemampuan bayar di masa depan tetap terjaga.
"Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan,” lanjutnya.
Dari total Rp9.138 triliun, terdapat pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.980 triliun. Angka ini turun tipis dibanding Mei 2025 yang mencapai Rp9.177 triliun, namun lebih tinggi dari posisi akhir 2024 yang berada di Rp8.813 triliun.
Rasio Utang Masih di Bawah 40 Persen PDB
Meski nilainya besar, Suminto memastikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman di level 39,86 persen per Juni 2025.
“Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara. Kita memahami bahwa debt to GDP ratio memang bukan satu-satunya indikator. Kita juga perlu memastikan utang ini kita kelola dengan baik,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki rasio utang 61,9 persen, Filipina 62 persen, Thailand 62,8 persen, India 84,3 persen, dan Argentina mencapai 116,7 persen. Sementara Vietnam di angka 37,2 persen, hampir setara dengan Indonesia.
Menurut Suminto, kenaikan nominal utang tidak selalu menjadi sinyal negatif karena pertumbuhan ekonomi turut memperkuat kemampuan bayar negara.