RSUD dr. P. P. Magretti Gunakan Langsung Milyaran Dana Retribusi Kesehatan

M.J. Putra

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:55 WIB

RSUD dr. P. P. Magretti

- Pembayaran jasa atas pelayanan pasien COVID-19 untuk bulan Juli s/d Agustus 2021 senilai Rp633.790.060,00.

- Pembayaran atas jasa pelayanan pasien BPJS untuk bulan Agustus s.d. September 2021 senilai Rp277.315.939,00.

- Pembayaran atas jasa pelayanan pasien BPJS untuk bulan Oktober s.d. Desember 2021 dan jasa rakyat /pelayanan pasien umum untuk bulan April s.d. Desember 2021 senilai Rp1.023.929.013,00.

- Pembayaran jasa atas pelayanan pasien COVID-19 untuk bulan November - Desember 2021 dan Januari - Februari 2022 senilai Rp235.653.889,00.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran, ibend Wely Lodar, dan Kepala Tata Usaha RSUD dr. P. P. Magretti, Yacoba Sainuka, belum memberikan tanggapan apapun atau klarifikasi lebih lanjut saat dikonfirmasi.

RSUD dr. P. P. Magretti Gunakan Langsung Milyaran Dana Retribusi Kesehatan

Tags

Tanimbar

maluku

Artikel Terkait

Rp4,5 Miliar Dana BOS Kabupaten Waropen Tanpa Bukti Pertanggungjawaban

Kadisdikbud Waropen Bakal Tindaklanjuti Temuan Dana BOS Rp4,5 Miliar Pekan Depan

Kontrak Bridging PONSBV, Rp21,8 Miliar Realisasi Tidak Sah

Aset TNI AU Dikuasai Pihak Ketiga, Potensi Kerugian Negara Rp9,93 Triliun

Disdikbud Waropen Belum Realisasikan Rp15 Miliar Dana Hibah GPM Kesmawar

Miliaran Rupiah Untuk Urusan Koordinasi BPKAD Kabupaten Waropen

Rp12,4 Miliar Dana Gepemkesmawar Disdikbud Waropen Tanpa Bukti Pertanggungjawaban

Resiko Gagal Bayar Customer, Kerugian PT PINS Indonesia Ratusan Miliar

Terindikasi Kerja Sama Fiktif, PT Bima Sepaja Abadi Merugi Rp42,5 Miliar

Rp7,5 Miliar Dana BTT Kabupaten Waropen Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Terkini

Rp35 Miliar Belanja Barang pada Dua SKPD Pemkab Waropen Tidak Rill

DPR Sentil Penerimaan Pajak Neto Anjlok: Harris Turino Peringatkan Ruang Fiskal 2026 Terancam Makin Tertekan

Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Ini Kata Menkeu Purbaya: Masih Dikaji, Pemerintah Nilai Produktivitas dan Beban Fiskal 2026

Inilah Alasan Kementerian/Lembaga (K/L) Kembalikan Dana Rp3,5 Triliun: Serapan Lemah, Belanja Daerah Lambat, dan APBN Baru Terserap 54,1%

Inilah Alasan Bos BGN Minta Tambahan Anggaran Rp28,63 Triliun ke DPR, Diingatkan Soal Mekanisme dan Janji Bereskan Gaji Telat

ICW Soroti Utang Rp116 Triliun Whoosh: Pemerintah Dinilai Kurang Matang, “Kok Baru Ribut Sekarang?”

Prabowo Kucurkan Rp5 Triliun untuk 30 Rangkaian Kereta Baru, Target Selesai dalam Setahun

Prabowo Tegaskan Tanggung Jawab atas Utang Whoosh: Jangan Khawatir, Jangan Dipolitisasi

Perkembangan Baru Polemik Utang Kereta Cepat: AHY Pastikan Negara Hadir dan Siapkan Restrukturisasi

DPR Kritik Keras Penurunan Biaya Haji 2026 Hanya Rp1 Juta, Singgung Kinerja Kemenhaj dan Dugaan Bancakan Anggaran

DPR Desak Pemda Segera Serap Dana Mengendap Rp234 Triliun agar Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mendagri Tito Klarifikasi Beda Data dengan Menkeu Purbaya soal Dana Pemda, Tegaskan Tak Mengendap tapi Beda Waktu Pencatatan

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Bahas Perbedaan Data Dana Pemda, Sebut Hanya Akui Data Resmi Bank Indonesia

Menkeu Purbaya Sindir Dana Pemda Jabar di Bank: Dibilang Bukan Deposito tapi Giro, Malah Lebih Rugi dan Bisa Diperiksa BPK

Pramono Anung Akui Dana Rp14,6 Triliun Pemprov DKI Mengendap di Bank, Jelaskan Alasan dan Rencana Penggunaan

Dedi Mulyadi Klarifikasi Dugaan Rp4,1 Triliun Dana APBD Jabar Parkir di Bank, Ungkap Selisih Data Kemendagri dan Bank Indonesia

Menkeu Purbaya Geram Soal Impor Balpres: Negara Rugi, Pelaku Hanya Dipenjara tanpa Denda dan Masuk Blacklist

Menkeu Purbaya Vs Dedi Mulyadi: Saling Tantang Buka Data Dugaan Rp4,17 Triliun APBD Jabar Mengendap di Bank

Inilah yang Bikin Menkeu Purbaya Tepok Jidat dan Setel Alarm Ekonomi: Duit Pemda Parkir, Rumah Subsidi Seret Serapan

Menkeu Purbaya Soroti Korupsi di Daerah, Tegaskan Reformasi Tata Kelola Belum Tuntas dan Skor Integritas Masih Rawan