Partai Ummat Tuding Jokowi Menyeret Negara Menjadi Mundur selama Tujuh Tahun Berkuasa

KLIKANGGARAN-- Tujuh tahun kepemimpinan Jokowi dianggap tidak membawa kemajuan pada bangsa Indonesia, melainkan hanya menyeret bangsa dan negara pada kemunduran.

Pernyataan itu disampaikan Ketum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mencermati tujuh tahun Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.

Menurut Ridho, Partai Ummat menemukan data dan fakta tak terbantahkan bahwa setelah tujuh tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan.

Baca Juga: Pandemi Covid 19 belum Selesai, Indonesia juga harus Waspada Bencana Hidrometeorologi

"Partai Ummat menemukan data dan fakta tak terbantahkan bahwa setelah tujuh tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan," kata Ridho membacakan rapor merah untuk Jokowi seperti dilansir dari laman Instagram @Partai Ummat.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan, rapor merah pemerintahan Jokowi setelah tujuh tahun memerintah terjadi dalam semua bidang termasuk bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

"Terutama dalam bidang hukum, kata Ridho, Pemerintahan Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan, karena kenyataannya di lapangan hukum masih berjalan diskriminatif, tajam ke oposisi tetapi tumpul ke pendukung rezim, serta meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah," kata Ridho.

Baca Juga: Ridho Rhoma Dua Kali Jadi Narapidana, Rhoma Irama: Saya Ayahnya, Saya Pasti Support!

Partai Ummat juga menyoroti dominasi satu menteri dalam kepemimpinan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan.

Partai Ummat juga menyoroti perkembangan dalam bidang ekonomi di Pemerintahan Jokowi. Menurut Ridho, kebijakan Jokowi membangun infrastruktur cukup masif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun pembangunan ini, sebagian besar tidak efisien dan tidak tepat sasaran.