Komisi Reformasi Polri Ungkap Tumpukan Masalah: Intervensi Politik–Bisnis hingga Krisis Kepercayaan Publik

(KLIKANGGARAN) — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memaparkan hasil temuan awal setelah komisi membuka ruang masukan publik sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan persoalan di tubuh Polri sangat kompleks dan membutuhkan perbaikan mendasar.

Menurut Jimly, komisi kini berada pada tahap pemetaan awal untuk mengidentifikasi persoalan internal kepolisian.

“Jadi sekarang kita masih belanja masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” ujarnya pada Kamis (13/11/2025).

Baca Juga: Gol Ajaib Setengah Lapangan, Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas 2025 dan Bersaing dengan Bintang Eropa. Bagaimana Peluang Menangnya?

Ia menyebut masukan publik menjadi bagian penting reformasi. Salah satu yang dianggap relevan berasal dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin Sinta Nuriah. Jimly menekankan bahwa persoalan kepolisian tidak hanya bersumber dari internal, tetapi juga akibat tekanan eksternal.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” tegasnya.
“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu.”

Krisis Kepercayaan Publik Ikut Disorot

Anggota komisi, Otto Hasibuan, menyoroti persoalan trust masyarakat terhadap Polri. Menurutnya, meski polisi menangani beragam tugas besar, sebagian publik masih meragukan institusi tersebut.

Baca Juga: Hasil Kumamoto Masters Japan 2025: Singkirkan Asuka, Gregoria Jadi Satu-Satunya Wakil RI di Semifinal, Siapa Lawan nya di Semifinal?

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” kata Otto.
“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari.”

Agenda Tiga Bulan Komisi Reformasi Polri

Jimly juga menjelaskan rencana kerja komisi dalam tiga bulan ke depan. Tahap pertama adalah mengumpulkan seluruh permasalahan, sebelum kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan.

Baca Juga: 19 Ribu Balpres Ilegal Terbongkar: Menkeu Purbaya Stop Pembakaran, Pilih Cacah Ulang Demi Hemat Rp12 Juta per Kontainer