Jurus Haji Lulung Main Klaim Bikin DPW PPP DKI Jakarta Mengancam Gugat DPP Ke Mahkamah Partai

Jakarta, Klikanggaran-- Haji Syaiful Rahmat Dasuki menampakkan kekesalan dan kegeramannya. Klaim Haji Lulung sebagi Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta membuatnya gusar. Bukan sebab kedudukannya sebagai Ketua Terpilih dalam Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta menjadi goyah, melainkan sebab kekhawatiran DPP PPP bersama Haji Lulung akan membuat PPP kembali kelam dan suram.

Penolakan terhadap klaim Haji Lulung bukan hanya datang dari Haji Syaiful. Salah satu keder PPP, Ivan, misalnya, melihat bahwa klaim Haji Lulung yang tiba-tiba sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta terasa aneh dan janggal, sebab Haji Lulung telah menyatakan keluar dari PPP.

Keluar-masuknya Haji Lulung dalam lingkar PPP membuat masalah baru yang seharusnya dapat diantisipasi dan dihindari oleh pengurus DPP PPP menjelang tahapan pemilu dimulai.

Baca Juga: Ketika Melantik Pjs Kades, Sekda Batanghari: Kades agar Mematuhi Regulasi Pengelolaan APBDes

Oleh sebagian kader PPP, kemunculan Haji Lulung yang mengklaim bahwa dirinya keluar dari PAN lalu kembali pulang ke PPP dan langsung memimpin DPW PPP DKI Jakarta merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dipertontonkan Haji Lulung kepada publik.

Jika H.Lulung terus melakukan tidakan klaim struktur DPW PPP DKI Jakarta dihadapan media dan diaminkan oleh DPP PPP, maka kami akan menyeret DPP PPP ke dalam mahkamah partai, meskipun tahapan pemilu akan berangsur dimulai pada Maret 2022, demikian kata kader-kader PPP tersebut, sebagaimana rilis yang diterima oleh Klikanggaran.com, Minggu, 11 September 2021.

Ivan, Ketua DPC PPP Kepulauan Seribu, menyatakan bahwa Sebagai politisi, H.Lulung telah menciderai marwah partai PPP yang telah dibangun sebaik mungkin menjelang pemilu 2024 setelah kepergian H. Lulung, dan sebagai mantan politisi Partai PPP, H. Lulung tidak menghormati Partai PPP beserta seluruh kader Partai PPP.

Baca Juga: US Open 2021. Petenis Andalan Rusia Daniil Medvedev Maju Final

“Dan bukti menyatakan, bahwa H.Lulung bukanlah kader PPP yang sah karena dengan sadar dan tanpa paksaan telah menyatakan keluar dari partai PPP dan pindah ke Partai PAN, sehingga tidak ada hak apapun bagi H.Lulung mendeklarasikan dirinya sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta yang telah memiliki kepengurusan dan kepemimpinan pasca Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta dilaksanakan pada mei 2021 lalu.” tambah Ivan.

Selain itu, salah satu anggota formatur, Wahyudin, yang juga mengawal berjalannya Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta 2021 menyatakan bahwa hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta pada bulan Mei lalu menjadi forum tertinggi di tingkat daerah, dan hasilnya menyatakan bahwa H. Syaiful Rahmat Dasuki memimpin DPW PPP DKI Jakarta untuk priode 2021-2026, keputusan ini mengikat dan harus ditaati serta dipatuhi oleh semua pihak, baik oleh DPP PPP maupun Haji Lulung. Wahyudin menegaskan bahwa di saat Musyawarah Wilayah tersebut dilaksanakan, status Haji Lulung bukan bagian dari kader partai PPP, tetapi sebagai kader partai lain dan nyaman di sana.

“Maka dari itu, H. Lulung tidak sepatutnya, setelah keluar dari Partai PPP, lalu kembali lagi seenaknya ke dalam partai PPP tanpa melihat apa yang sudah terjadi di dalam partai PPP sendiri. Dengan demikian, sebagai politisi H. Lulung mempertontonkan sikap yang tidak elegan, dengan nyelonong masuk rumah yang sudah dihuni orang lain secara sah.” tambah Wahyudin dengan serius.

Baca Juga: Bagikan Buku Tulis di SD Pir IV Adalah Ala Satgas Yonif 512/QY Peduli Pendidikan di Papua

Di sisi lain, M Guntur, Ketua DPC PPP Jaktim, menilai Keluar-masuknya H.Lulung bukan merupakan karakter kader partai PPP. Karena partai PPP adalah partai dengan system pengkaderan aktif, bukan partai cabutan yang siapa saja boleh masuk hanya dengan melampirkan surat pengunduran diri dari partai lain, tanpa melalui proses partai sesuai dengan aturan partai PPP.

“Jika ini dibiarkan, DPP PPP bersama H. Lulung hanya akan merusak konstalasi politik dan citra partai yang sudah dibangun oleh para kader partai PPP diseluruh daerah dalam menghadapi 2024 yang tahapannya akan dimulai tahun 2022,” imbuh M Guntur.