PJ Bupati Muara Enim Sidak Proyek, Pejabat PUPR Sebaiknya Dievaluasi?

KLIKANGGARAN-- Di tengah sorotan tajam publik terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Muara Enim, nampaknya membuat PJ Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar geram dan terjun ke lapangan.

Sidak proyek infrastruktur tersebut dilakukan PJ Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar beberapa hari terakhir yang dimulai pada Rabu, 27 Oktober 2021.

Ada sejumlah proyek bernilai miliaran yang dilakukan sidak oleh PJ Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar. Salah satunya proyek jalan yang terletak di Karang Raja, Kecamatan Muara Enim.

Baca Juga: Insentif Pemungutan Pajak di Aceh Besar Berpotensi Rugikan Negara

Pada proyek ini, PJ Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar menemukan
Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Proyek yang tidak sesuai dengan standardisasi kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam keterangannya, Pj. Bupati menginstruksikan pihak penyedia jasa konstruksi atau kontraktor untuk segera memperbaiki jalan tersebut karena memang masih ada kesempatan sebelum kontrak kerja berakhir pada Desember mendatang.

"Kemarin (27/10) saya monitoring beberapa paket pekerjaan di sekitar Kecamatan Muara Enim. Saya tegaskan kepada para penyedia jasa konstruksi, PPK dan PA agar semua pekerjaan harus tepat waktu dan sesuai dengan standardisasi kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Awas kalau ada yang main-main dengan hal ini, akan saya blacklist dan tak akan mencairkan pembayaran," ancam Nasrun Umar seperti dilansir dari Laman Medsos pribadinya.

Baca Juga: Laporan Nikita Mirzani terkait Pencemaran dan Penghinaan Nama Baiknya Akan Ditindaklanjuti Polisi

Data yang dihimpun klikanggaran, menunjukkan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim berindikasi buruk.

Misalnya saja pada tahun anggaran 2020, dimana terdapat potensi kebocoran anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Adapun angkanya, yakni mencapai Rp 2,7 miliar.

Dugaan permasalahan tersebut, terjadi karena kepala Dinas PUPR kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan pekerjaan fisik belanja modal pada dinas yang dipimpinnya.

Baca Juga: China Adalah Negara Pertama yang Memberikan Bantuan Ekonomi kepada Imarah Islam Afganistan

Selain itu, PPK dan Pengawas Lapangan terkait masing-masing paket pekerjaan dinilai kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Atas penjelasan di atas, tidak ada salahnya donk, jika publik memberikan masukan ke PJ Bupati Muara Enim, sebaiknya sejumlah pejabat di lingkup Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang notabene adalah anak buahnya untuk dievaluasi kinerjanya.***