Jakarta, klikAnggaran.com —Mengingat masih banyak daerah yang belum melakukan realokasi anggaran terkait dampak wabah corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realokasi ini ditujukan untuk menangani dampak virus Corona di daerah lain.
"Saya juga akan menyampaikan ke seluruh kepala daerah, ini nggak hanya untuk Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), APBD-APBD di daerah ini masih banyak belum lakukan perubahan," katanya dalam teleconference, Jumat kemarin (17/4/2020).
Sri Mulyani pun menyinggung anggaran DKI Jakarta yang masih bisa direalokasi seperti belanja pegawai dan barang.
"Kalau kita lihat seperti tempatnya DKI gitu ya belanja pegawai tinggi hampir Rp 25 triliun, belanja barang Rp 24 triliun. Saya tahu mereka bisa lakukan realokasi, refocusing, sambil kita akan mempercepat pembayaran DBH (dana bagi hasil)," ungkapnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga memberikan penjelasan soal Dana Bagi Hasil atau DBH. Ini untuk merespons Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat segera mencairkan DBH.
Menurut Sri Mulyani menjelaskan pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Yang Pak Anies minta DBH kami 2019. Setiap daerah, jadi DBH tahun 2019 yang waktu itu kami bayarkan menurut UU APBN itu pasti berbeda dengan realisasinya. Maka apa yang terjadi pada akhir tahun APBN nanti, buat laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyebutkan 'Oh ternyata penerimaan pajak sekian, maka DBH tahun lalu yang kurang bayar, harus dibayarkan'," kata Sri Mulyani.
"Nah, DBH 2019 ini biasanya kan itu sesuatu terjadi, diaudit dulu oleh BPK sehingga BPK mengatakan 'Oh iya pemerintah kurang sekian', audit BPK April sampai LKPP UU itu disampaikan ke DPR pada Juli, sesudah jadi UU kami bayarkan. Itu biasanya dibayarkan pada Agustus-September," tambahnya.
Sri Mulyani merinci DBH terbagi menjadi dua. Pertama, Ada DBH 2020 yang dibayarkan berdasarkan asumsi penerimaan tahun 2020.
Kedua, ada DBH 2019 yang diperkirakan kurang bayar.
"Ada DBH 2020 yang kami anggarkan berdasarkan estimasi penerimaan kita, ada DBH 2019 yang diperkirakan kita kurang bayar karena mungkin dialokasi tidak sesuai kenyataan yang harus kita bayar," ungkapnya.
Yang jelas pemerintah menyadari penerimaan asli daerah (PAD) berbagai daerah menurun saat ini. Maka itu, Sri Mulyani mengatakan akan membayarkan 50% DBH 2019 sembari menunggu hasil audit dari BPK.
"Nah hari ini berbagai daerah PAD turun makanya Pak Anies bilang dibayar duluan kan itu DBH tahun 2019. Tekniknya memang harus nunggu dulu dari audit BPK. Namun, karena sekarang urgent maka kami memutuskan kita akan bayar 50% sambil nunggu begitu audit BPK 'Iya memang angka sekian'. Ini untuk 2019," terangnya.
Sementara, Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mempercepat pembayaran DBH tersebut.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Tags
Rekomendasi
Terkini
Wah, Ternyata K-Pop Bukan Sekedar Musik, tetapi Juga Cara Berbahasa
Potensi Pelanggaran UU Perlindungan Anak dalam Kasus Perundungan Siswa SMPN 19 Tangsel
Mengapa Kasus Korupsi PT Pertamina Menjadi Skandal Berskala Besar dan Sangat Signifikan dalam Konteks Tata Kelola Energi Nasional?
Gizi Beracun: Menakar Ulang Standar Keamanan Pangan dalam Program Presiden
Rapuhnya Fondasi Energi: Kasus Riza Chalid sebagai Cerminan Kegagalan Sistem Tata Kelola BBM
Krisis Kepercayaan Protes Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Harapan Reformasi Nyata
Dahlia Poland Menggugat Cerai: Tuntutan Etika dan Kepercayaan Rumah Tangga
Bukan Sekadar Alat: Menjadikan AI Sebagai Pelayan Intelektualitas melalui Liberal Arts
Nilai-Nilai HAM: Antara Janji Moral dan Kenyataan Sosial
Manfaat dan Tantangan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Matematika di Era Digital
Nikah Siri vs Delik Pidana: Jerat Hukum di Balik Skandal Perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi
Dugaan Perjudian di Gacha Game dan Loot Box di Indonesia
Hukum di Bawah Sorotan Publik: Membaca Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Mario Dandy
PKB Blunder, M Nuh dan Nusron Berkibar
Konflik di PBNU dan Hilangnya Ruh Khittah Ulama
Keadilan Ditegakkan: Residivis Pencabulan Anak Dihukum 14,5 Tahun Penjara
Sengketa Lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur
Regulasi Digital Setengah Hati: Dilema Pemerintah Melindungi Jantung Ekonomi Rakyat
OPINI: Ketika Rehabilitasi Menyalip Pengadilan
