6. Pemerintahan yang bersih dari KKN. Tuntutan reformasi yang terakhir ini sungguh jauh panggang dari api. Sekali lagi, apa buktinya? Hampir tak satu pun lembaga-lembaga kenegaraan kita yang bersih dari KKN, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif sampai yudikatif. Tiga kelembagaan negara ini sampai saat ini sulit sekali melepaskan jerat KKN pada dirinya sendiri.
Kini para elit politik kita mulai dari eksekutif, legeslatif sampai yudikatif makin terjerembab dalam ke kubangan kedangkalan moral atau mediokrasi alias menjadi medioker. Paradigma politik para elit politik mengalami pendangkalan berpikir. Semuanya asal instan saja tanpa memikirkan rambu moral, hukum dan tata nilai yang ada untuk meraih kesejahteraan.
Demi meraih kesejahteraan, korupsi menjadi jalan dan jawaban. Korupsi menjadi momok yang amat memalukan dan memperihatinkan di negeri ini. Setiap hari kita disuguhkan sajian amat tak bermoral oleh Kepala Daerah mau pun Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene adalah wakil rakyat yang harus memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. Tapi, apa lacur, DPR malah menggerogoti uang negara yang sejatinya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Demi hidup yang mewah dan kesenangan pribadi, mereka menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa rasa malu sedikit pun. Tak jarang dari mereka yang terang-terangan melakukan korupsi, mulai dari proyek pengadaan barang dan jasa, program studi banding ke luar negeri yang banyak menguras kocek negara, sampai praktik jual-beli hukum dan usulan Dana Aspirasi.
