• Selasa, 30 November 2021

Terkait Perkara OTT Bupati Muara Enim, KPK Diminta Pemberi Gratifikasi Juga Ditetsangkakan

- Selasa, 28 September 2021 | 15:47 WIB
Gedung KPK (Dok.klikanggaran.com/Dodi)
Gedung KPK (Dok.klikanggaran.com/Dodi)

Palembang, Klikanggaran.com - Diketahui, penetapan 10 tersangka anggota DPRD Kabupaten Muara Enim merupakan tindak lanjut dari perkara OTT Bupati Muara Enim. Mereka ditetapkan selaku tersangka penerima gratifikasi dan suap terkait fee proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Langkah KPK sudah sangat tepat mentersangkakan penerima gratifikasi dan mungkin juga suap yang bersumber dari fee proyek, namun pemberi suap atau gratifikasi harus juga ditersangkakan karena merekalah sebenarnya sumber masalah itu," ujar Feri Kurniawan, pegiat anti korupsi Sumsel, di Palembang, Selasa (28/9).

Dikatakan Feri, dari pengakuan saksi terkait pemberian upeti oleh Iwan Rotari yang diakuinya pada sidang Juarsah menjadi bukti pemberian fee proyek yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, dan seharusnya ditindaklanjuti oleh penyidik KPK.

Baca Juga: Selain Apresiasi, 5 Fraksi di DPRD PALI Kompak Soroti Hal Ini!

"KPK jangan tebang pilih dalam pengungkapan perkara korupsi sehingga terkesan tidak menggali keterangan saksi di sidang sehingga hakim yang membuka fakta sidang terkait Iwan Rotary," ucap Feri lebih lanjut.

Menurutnya, hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh namun tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah

Seperti diketahui, Iwan Rotary pada sidang Juarsah menyatakan, "saya berikan bertahap, pertama Rp500 juta kemudian seminggu setelahnya Rp500 juta, saya tidak tahu uangnya untuk apa," ungkap Iwan didepan majelis.

Baca Juga: Korea Utara Dicurigai Menembakkan Rudal Balistik ke Laut, Bikin Korsel dan Jepang Was-was Saja Deh

Menurut Iwan, ia terpaksa memberikan fee itu karena takut dalam proses pencairan tender proyek akan dipersulit.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X