• Selasa, 29 November 2022

Bantuan Pemerintah Tidak Tepat Sasaran, Salah Kemensos RI atau Pemdes?

- Sabtu, 11 September 2021 | 20:05 WIB
Keluarga Datuk Sanusi dan nenek Samsiar tidak pernah mendapat bantuan pemerintah (Klikanggaran/anuza)
Keluarga Datuk Sanusi dan nenek Samsiar tidak pernah mendapat bantuan pemerintah (Klikanggaran/anuza)

Batanghari, Klikanggaran.com - Apabila berbicara tentang penyaluran bantuan Pemerintah, maka masalah yang biasanya menyeruak adalah terkait validitas data penerima bantuan. ketidakberesan data dituding penyebab bantuan yang disampaikan Pemerintah tidak tepat sasaran.

Pastinya, data tidak tiba-tiba ada, mesti diadakan. Caranya? Ya, dilakukan pendataan secara akurat: siapa saja yang berhak mendapat bantuan Pemerintah. Data pun harus diverifikasi sedemikian rupa, bahkan semestinya akses pengentri data pun mesti diawasi.

Lalu, siapakah yang berwenang melakukan pendataan penerima bantuan pemerintah itu? Ada dua institusi yang biasanya dikaitkan dengan data, yaitu Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Perpani Banyumas Segera Gelar Kejurkab dan Open Turnamen

"Tugas pendataan penerima bantuan sosial berada pada wewenang pemerintah daerah," kata Tri Rismaharini, "Kemensos hanya menetapkan data yang diunggah daerah." Demikian respons Risma ketika disinggung ketidaktepatan sasaran dari bantuan Pemerintah.

Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah.

Lalu, di mana masalahnya?

Kata Risma, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran.

Baca Juga: Dua Gelas Kisah Bagian Tiga Belas

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program Bakti BUMN PT Pelindo Jasa Maritim Kian Terasa

Jumat, 30 September 2022 | 14:37 WIB
X