KLIKANGGARAN -- Pengamat politik dan kebijakan publik, Rocky Gerung mengatakan bahwa dari awal dirinya telah mengetahui jika ada misi presiden di dalam pembuatan aturan Jaminan Hari Tua (JHT).
Rocky Gerung beralasan, hal itu dikarenakan dia melihat ada uang dengan jumlah besar di dalamnya sehingga dirinya menilai ada 'misi Presiden' dalam seluruh keputusan yang dibuat Kemenaker.
“Jadi dari awal memang kita tahu, seluruh keputusan yang menyangkut uang besar itu pasti di dalamnya ada misi presiden. Kalau enggak kita sebut visi presiden itu adalah ngumpulin uang gede gitu kan,” Kata Rocky Gerung dikutip Klikanggaran.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Kamis, 17 Februari 2022.
Lebih lanjut Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan, dia mengantongi uang Rp11 ribu triliun yang menurutnya bisa dikatakan sebagai sinyal bahwa memang Presiden suka mengumpulkan dana dalam jumlah besar.
Baca Juga: Sudah Daftar Kartu Prakerja 2022 Gelombang Ke- 23? Cek Syaray dan Cara Pembuatan Akunnya!
“Presiden pernah bilang di kantong saya ada Rp. 11 ribu triliun gitu. Itu artinya presiden memang doyan ngumpulin uang gede gitu,” terangnya.
”Padahal sebetulnya bangsa ini enggak perlu proyek besar-besar, proyek kecil-kecil aja yang langsung terlihat manfaatnya pada rakyat,” lanjutnya.
Rocky Gerung kemudian menyebutkan beberapa proyek yang dinilainya cukup besar, sedangkan menurutnya membuat jalan-jalan kecil pun sudah cukup.
“Seperti segala macam proyek jalan tol, (padahal) bikin jalan biasa kecil-kecil juga cukup, dan perbaiki jalur kereta Jawa, itu lebih efisien dan lebih murah segala macam. Bikin bendungan gede-gede ngapain? Bikin aja micro power kecil-kecil semua desa punya sungai bisa dia,” ungkap Rocky Gerung.
Baca Juga: Akhirnya, Spanduk Bertuliskan 'MALANG TOLERANT CITY NOT HALAL CITY' Dicopot Satpol PP
Rocky Gerung mmenilai Presiden Jokowi sampai saat ini tak bisa berpikir untuk menggarap proyek-proyek kecil.
“Jadi Presiden enggak bisa berpikir begitu. Karena itu Dia berpikir uang besar. Nah, uang buruh itu uang gede jadi Presiden pasti sudah kasih sinyal pada Menaker untuk membuat aturan JHT baru. Karena itu Menaker merasa, ‘Kok gue yang dicecer?’ Padahal undang-undang itu adalah hasil harmonisasi di kabinet pasti dipimpin oleh Menteri Yasona segala macem, diijinkan presiden dalam kabinet,” ujarnya.
Rocky Gerung mengatakan, jika buruh menuntut Menaker Ida Fauziah untuk diganti, itu adalah hal yang salah.
Rocky Gerung menegaskan bahwa yang seharusnya diganti adalah Presiden, bukan Menaker.